Selasa, 03 April 2012

BBM Tak Jadi Naik, Harga Barang Meroket di Kabupaten Bengkayang


Bengkayang. Inilah hukum ekonomi di negeri ini setelah rezim orde baru telah tamat. Baru diwacanakan belum ditetapkan dan diputuskan kenaikan BBM bersubsidi harga barang di Kabupaten Bengkayang sudah melonjak naik. Hal ini mengakibatkan rakyat kecil menjerit.
Rina, 21, warga kampung Bukit Taruna Kelurahan Bumi Emas mengungkapkan, sangat bersyukur BBM tidak jadi naik. Ibu rumah tangga ini sempat pusing dengan wacana pemerintah pusat untuk menaikkan BBM bersubsidi.
“Belum ditetapkan BBM naik 1 April, harga sembilan bahan pokok di pasar Bengkayang sudah mencuri start . Uang Rp 150 ribu tidak ada artinya sama sekali apabila kita belanja saat ini khususnya untuk sembako,” keluh ibu dua anak ini ditemui dikediamannya, Sabtu (31/3).
Bukan hanya harga sembako saja yang telah duluan naik harganya, sayur-mayur  juga naik. Seperti halnya harga cabe di pasar Teratai Bengkayang, cabe rawit 1 ons mencapai Rp 6 ribu. Kacang panjang satu kilogram Rp 10 ribu.
Along, salah satu pedagang kaki lima Jalan Jerendeng AR Bengkayang menambahkan, informasi bahwa pemerintah pusat berencana menaikan harga BBM bersubsidi, para penjual sayur-mayur sudah duluan menaikkan harga jualannya.
“Daun bawang yang di bawa dari kampung saja yang secuil saja seikat bukan lagi seribu per ikat harganya, tetapi sudah dua ribu rupiah. Belum lagi yang lain,” kata ibu berbadan gempal ini kepada Equator, kemarin.
Liber, 30, warga Bangun Sari Kelurahan Bumi Emas tidak dapat membayangkan apabila BBM bersubsidi naik. Belum disahkannya kenaikan BBM bersubsidi, harga barang di pasar Bengkayang semuanya sudah naik.
“Harga jual hasil pertanian tidak naik, tetapi harga barang melonjak naik. Ini yang sangat tidak adil. Masih mending jaman Suharto menjadi Presiden RI, harga barang masih dikontrol oleh pemerintahs ehingga para pengusaha atau pedagang tidak sewena-wena menaikkan harga barang,” kata bapak satu anak ini.
Sebastianus Darwis SE MM, Ketua DPRD Bengkayang mengatakan, mendukung keputusan DPP PDIP yang menolak kenaikan BBM. Bukan dikarenakan dirinya menjadi anggota partai berlambang moncong putih  saja tetapi dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan BBM tersebut yang sangat memberatkan masyarakat Indonesia terutama warga Bumi Sebalo.
“Alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah pusat dengan menyalurkan BLTS yang hanya enam bulan bukan alternatif jitu membantu rakyat Indonesia yang masih banyak miskin dan hidup pas-pasan,” ungkap Darwis kepada Equator ditemui diruang kerjanya, Jumat (30/3).
Putra sulung Jakobus Luna yang merupakan Bupati Bengkayang dua periode 1999-2010 ini melanjutkan, jumlah uang yang diberikan melalui BLTS untuk masyarakat oleh pemerintah pusat per rumah tangga tidak mencukupi bagi mereka selama sebulan.  (cah)




Tidak ada komentar:

Posting Komentar