Sadarkan Masyarakat Buat Izin Usaha, Penyadaran Persusif dilakukan

Bengkayang. Banyak para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bengkayang terutama dalam kota kabupaten yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu, KPPT Kabupaten Bengkayang bersama Disperindag, Pol PP, Camat Bengkayang, Kelurahan Sebalo dan Bumi Emas bersama-sama melakukan langkah persuasif supaya mereka membuat izin dan NPWP.

Edmundus Ason, Camat Bengkayang mengatakan, hari ini ia bersama pihak-pihak terkait melakukan pendataan demi ketertiban lingkungan pasar Bengkayang. Sebanyak 50 orang yang terdiri dari KPPT, Pol PP, Kelurahan Sebalo, Kelurahan Bumi Emas, Disperindag hari ini bersama-sama turun kelapangan.

“Hal ini kami lakukan dalam rangka penyadaran persuasif supaya masyarakat Kabupaten Bengkayang terutama di pasar Bengkayang menjaga kebersihan kota dan mengurus ijin usahanya,” terang Ason-sapaan akrabnya ditemui diruangkerjanya, Selasa (15/11).

Hasil dari kegiatan kami hari ini (kemarin, Red) ditemukan beberapa pedagang asongan atau keliling dari luar kabupaten yang memiliki omset  ratusan juta rupiah. Mereka hanya menyewa ruko dan tidak memiliki izin.

“Banyak pedagang di pasar Bengkayang yang mengeluh dengan hadirnya para pedagang asongan dari pulau Jawa tersebut. Apabila mereka memiliki izin, kita tidak melarang tetapi mereka ilegal. Oleh karena itu, akan kita tindak tegas mereka,”  tegas Ason.

Selain itu, banyak reklame, Billboard, yang masih liar dan tidak memiliki izin sehingga merusak pemandangan dan keindahan kota Bengkayang. Terutama dari telkomsel, Indosat, dan rokok. Oleh karena itu dalam waktu dekat apabila mereka tidak mengurus izin akan dibongkar secara paksa.

“Langkah persuasif ini berlaku sampai dengan 1 Desember 2011. Lewat dari itu maka akan dilakukan tindakan eksekusi. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada masyarakat Bengkayang terutama pedagang untuk melengkapi izin dan NPWP,” sarannya.

Dr Yan S Sos Msi, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bengkayang menambahkan kegiatan persuasif akan terus kita lakukan bersama-sama. Sehingga akan wujud kota Bengkayang yang bersih, indah, aman dan nyaman.

“Kita masih baru dalam hal memberikan teguran, selebihnya tidak. Hal ini dimaksud supaya para pelaku usaha membuat izin dan tidak ilegal,” ungkapnya.

Mantan Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkayang ini meneruskan, kedepannya bukan hanya di pasar Bengkayang saja yang kita tegakkan disiplin dalam perijinan tetapi di seluruh Kabupaten Bengkayang terutama yang ada di perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Yustinus Kancil, Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang mengungkapkan, sangat mendukung instansi terkait dalam hal penegakan hukum terutama dalam hal perijinan. Ia akan mengerahkan anggotanya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. (cah)

LH Bengkayang Lakukan Sosialisasi Program Adiwiyata

Bengkayang. Sebanyak 50 orang baik itu kepala sekolah maupun guru SD, SMP, dan SMA hadir di Aula III Lantai V Kantor Bupati Bengkayang untuk mengikuti Sosialisasi Program Adiwiyata yang diselenggarakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.

Heru Pujiono, SKM MKM, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang mengatakan, Adiwiyata adalah program terhadap sekolah yang mewujudkan sekolah berwawasan dan peduli lingkungan.

Sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika yang dapat menjadi dasar manusia menjadi terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan.

“Sosialisasi program Adiwiyata ini baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Bengkayang. Sebanyak 50 orang yang di hadir baik dari tingkat SD, SMP dan SMA,” beber Heru kepada Equator d iruang kerjanya, Selasa (15/11).

Kegiatan ini mengacu kepada Permen Lingkungan Hidup No. 2/2009 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata dan Kepmen Lingkungan Hidup No. 280/2008 tentang penghargaan program Adiwiyata.

 Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementrian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

“Tujuan program Adiwiyata ialah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Kegiatan utama diarahkan pada terwujudnya kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Disamping pengembangan norma-norma dasar seperti kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Indikator dan kriteria program adiwiyata ialah pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif, pengelolaan dan atau pengembangan sarana pendukung sekolah. Pada dasarnya, peluang mengikuti program Adiwiyata terbuka bagi seluruh sekolah di tanah air Indonesia. (cah)

Warga Bengkayang Keluhkan Pelayanan KP2KP

Bengkayang. Masyarakat mengeluh denganpelayanan yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Bengkayang. Proses pembuatan NPWP Pribadi memakan waktu seminggu.

Jery Christy, 19, Warga Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang mengatakan, sudah seminggu terakhir ia membuat NPWP Pribadi di Kantor Pajak  Kabupaten Bengkayang yang berada di Jalan Sanggau Ledo, namun hingga saat ini belum jadi.

“Saat saya tanya kenapa proses pembuatan NPWP lama sekali jadinya, mereka bilang petugasnya lagi ke Singkawang. Apakah pegawai pajak hanya satu orang saja di Bumi Sebalo,” keluh Jery kepada Equator ditemui di kediamannya di Jalan Basuki Rachmad, Minggu (13/11).

Jery melanjutkan, yang lebih membuat ia kesal adalah pegawai pajak disana yang tidak standby di kantor. Dengan kondisi seperti ini, wajar saja banyak masyarakat Kabupaten Bengkayang yang ogah membuat NPWP dikarenakan proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang lama ditambah pelayanan yang tidak memuaskan.

Sama halnya dengan Aen, yang juga Warga Kelurahan Bumi Emas. Ia memang sengaja tidak mau membuat NPWP pribadi dikarenakan sudah mengetahui proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lama dan pelayannya tidak memuaskan.

“Malas saya buat NPWP Pribadi dengan pelayanan yang kita dapatkan dari kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Bengkayang. Gara-gara membuat NPWP kita tidak kerja. Padahal kita sadar akan membayar pajak tetapi mereka tidak melayani kita dengan baik dan cepat,” aku pria berkulit putih dan berambut lurus ditemui di kediamannya di Jalan Jerendeng AR, kemarin.

Terkait dengan keluhan masyarakat Bumi Sebalo terhadap Pelayanan dari kantor Pajak Bengkayang yang tidak memuaskan, membuat pihak legislatif angkat bicara. Salah satunya Robertus, Anggota DPRD Bengkayang.

“Sebenarnya untuk membuat NPWP, sehari sudah jadi apabila berkasnya lengkap dan dapat ditunggu. Paling lama proses pembuatannya membutuhkan waktu hanya tiga hari saja. Apabila sampai berminggu-minggu, itu pasti ada kesalahan,” terang Legislator PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Bengkayang III  ini di temui dikediamannya di Jalan Sebalo, kemarin.

Pria asal Kecamatan Suti Semarang ini menjelaskan, kesalahan itu bisa saja dari berkas yang mengajukan NPWP ataupun dari pihak Kantor Pajak Bengkayang. Apabila kesalahan tersebut dari kantor pajak yang bersangkutan, mereka harus evaluasi dan sistemnya harus diperbaiki.

“Apabila orang atau petugasnya dalam pelayanan tidak memuaskan, ganti saja. Kan masih banyak orang yang mau bekerja di kantor pajak.  Jika manajemennya salah, mereka wajib membenahinya,” saran anggota Komisi A ini, kemarin.

Robertus sangat menyayangkan dengan kinerja kantor pajak Bengkayang. Padahal pemerintah sedang gencar-gencarnya membuat rakyat Indonesia untuk sadar membayar pajak. Apabila begini terus, wajar saja masyarakat tidak mau membuat NPWP. (cah)

Gidot Siap maju dalam Pilgub Mendatang

Bengkayang. Walaupun penyelenggaraan Pilgub Kalbar masih  jauh, tetapi mengenai siapa saja yang masuk dalam bursa untuk memperebutkan KB 1 telah bnayak dibicarakan oleh seluruh elemen masyaakat Kalimantan Barat. Apabila Presiden perintahkan Gidot mencalonkan diri menjadi Gubernur Kalbar maka ia akan siap.

Ketua Umum DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat, Suryadman Gidot mengatakan, ia lebih suka apabila Kalbar ini dimekarkan menjadi empat provinsi.  Proses pemekaran merupakan untuk peningkatan pelayanan dan terlebih makin kecil makin enak di urus.

“ Contohnya negara Brunei Darusalam saja walaupun luasnya kecil tetapi bisa kaya dan makmur masyarakatnya. Asalkan jangan dirikan Negara. NKRI harga mati,” tegas Bupati Bengkayang ini ditemui di Sanggau Ledo (11/11).

Ia menegaskan tidak akan mengikuti bursa Pilgub tahun mendatang karena masih banyak kader-kader yang layak memimpin Kalbar. Ia menyebutkan, apabila telah menjadi provinsi baru (Landak, Bengkayang, Sambas, Singkawang, Red) baru ia mencalonkan diri menjadi gubernur.

Saat ini ia sedang merekam suara masyarakat dan siapa yang diinginkan warga jadi Gubernur Kalbar. Perubahan selalu diharapkan warga Kalbar.

Apabila Presiden perintahkan dirinya mencalonkan diri maka ia akan siap. Menyangkut organisasi, ia selalu siap apabila diperintah. Kita telah lapor ke pusat dan sedang menunggu perintah dari sana.

Saat awak Koran ini menanyakan mengenai Milton yang ingin memakai perahu Partai Demokrat Kalbar untuk perhelatan Pilgub mendatang.

“Itu urusan nanti jika Milton mau pakai Demokrat. Kita sesuaikan dengan mekanisme. Mengenai ingin, siapapun memiliki keinginan menjadi Gubernur,” terangnya.

Apabila hasil survey dari seluruh DPC Partai Democrat yang ada di Kalbar menyatakan mencapai 60 persen dirinya layak maju dalam perhelatan Pilgub mendatang, maka dirinya akan ikut bertarung.

"Enam puluh persen siap maju, selebihnya tergantung keadaan. Walaupun banyak masyarakat yang meminta dirinya maju, namun kita Tanya dulu, warga meminta apa," seloroh Gidot

Namun demikian, pencalonan siapa yang berhak menggunakan perahu Partai Demokrat mendatang kata Gidot harus berdasarkan survey yang dilakukan. Surver tersebut dilaksanakan untuk menjaring siapa calon terbaik sesuai dengan harapan masyarakat dan partai itu sendiri.

“Dari hasil survey tersebut, kita akan tahu siapa calon yang akan diusung, dan yang diusung itu adalah yang terbaik,” jelas Wakil Bupati Bengkayang Periode 2005-2010 ini

Kita siap untuk menjalankan perintah. Bila saya diperintahkan untuk maju dengan dukungan partai dan masyarakat maka saya akan maju. (cah)