Bengkayang.
Muhammad Sudrajat Prasetyo, Deputi Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Jakarta mengatakan, maksud dan tujuan ia bersama rombongan datang ke Kabupaten Bengkayang ialah mengkualifikasi Kantor Pelayanan Perijinan terpadu satu pintu terhadap 265 PTSP termasuk di Bumi Sebalo.
“2011, untuk merealisasikan hal tersebut kami bekerjasama dengan PT SUCOFINDO sebagai verifikator kegiatan tersebut. Selain itu, mereka juga sebagai surveyor dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan,” terang Sudrajat ditemui di KP2T Jalan Basuki Rachmad Bengkayang, Kamis (18/8).
Sudrajat menjelaskan, ada tiga bagian point atau unsure penilaian yang kami lakuan disemua PTSP yang ada di Indonesia. Adapun unsure-unsur penilaiannya ialah SDM (Sumber Daya Manusia), Kelembagaan, dan Sarana dan Prasarananya.
Ada pelimpahan perinjinan dari pusat ke daerah khususnya penanaman modal dalam negeri seperti ijin prinsip yang berskala dengan modal dalam negeri. Oleh karena itu, kami melihat persiapan mereka. Apabila belum siap sesuai dengan tiga point tersebut, PTSP akan di bimbing dari pusat untuk mencapai empat bintang. Yang dimaksud empat bintang ialah apabila PTSP mendapatkan nilai 90-100.
“Penanaman modal terdiri dari perijinan dan non perijinan. Dan modal berasal dari dalam negeri dan asing (PMA). Berdasarkan UU No. 25/2007 tentang penanama modal, bahwa minimal satu persen saham WNI dalam PMA,” terangnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 27/2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal dan Surat Edaran bersama Mendagri, Menpan dan Reformasi Birokrasi serta Kepala BKPM No. 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010, dan No 12/2010 tentang singkronisasi pelaksanaan pelayanan penanaman modal di daerah.
Syafrani Daniel, Surveyor dan verifikator PT SUCOFINDO mengungkapkan, ketiga poit tersebut sudah dilakukan di KP2T Bengkayang. Namun, ia tidak berani membeberkan berapa point yang didapat oleh KP2T Bumi Sebalo. Karena sesuai deegan aturan yang berlaku akan diumumkan serempak se-Indonesia dan di dibuat Surat keputusannya.
“Secara garis besar KP2T Bengkayang cukup bagus, hanya SDMnya harus sering dilakukan pelatihan serta model pelayanannya alangkah baiknya seperti di bank supaya ada rasa nyaman, dan aman bagi masyarakat yang membuat ijin,” saran Daniel, kemarin.
Dari sisi kelembagaan, seperti perda harus ada legalitasnya. Serta komitmen Bupati Bengkayang Untuk menyerahkan semua perijinan kepada KP2T. itu jalan yang baik, karena selama ini dinas teknis yang membuat ijin bukan KP2T.
KP2T Bengkayang saat ini kondisi beban kerja, dan grafik meningkat, apalagi dengan tugas baru dan pelimpahan kewenangan dari pusat tentang perijinan modal dalam negeri. Dengan demikian, ia sarankan kepada Kepala daerah untuk KP2T Bengkayang harus ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Bumi Sebalo. Karena terkait perbedaan kewenangan antara kantor dan badan.
Ditambahkan oleh Dr Yan S Sos, MSi, Kepala KP2T Bengkayang. di kantor yang ia pimpin, saat ini sudah delapan orag sudah ikut pelatihan termasuk dirinya. Ia menyambut baik keinginan pusat untuk memberikan kewenangan pelimpahan penamanan modal dari pusat ke daerah. (cah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar