Panwaslukab Bengkayang Gunakan Dana Talangan

Bengkayang (Kalbar Times). Sungguh sangat ironis dengan apa yang terjadi ditubuh pengawas pemilu baik yang berada di kabupaten, kecamatan sampai desa. Keberadaan mereka setiap pemilu baik itu PILEG, PILPRES, PILGUB sampai PEMILUKADA. Mereka selalu dikebiri dan selalu terlambat dibentuk terutama tahapan pemilu telah berjalan baru terbentuk.

Nampaknya hal ini sengaja dilakukan untuk mengkebiri taji pengawas pemilu terutama dalam hal anggaran dan pembentukkan perangkat ethog sampai tingkat desa. Padahal pengawas pemilu sah menurut undang-undang penyelenggara pemilu namun sejak dibentuknya pengawas pemilu sengaja para politikus ulung mengkebiri mereka sehingga pengawasan tidak berjalan dengan lancar terutama dalam hal keuangan.

Panwaslu Kabupaten Bengkayang dan perangkatnya hingga saat ini satu persen pun belum mendapatkan haknya (gajian, Red). Untuk menyukseskan segala kegiatan untuk menyukseskan pengawasan pemilu, mereka rela mencari dana talangan dari sesama pengawas pemilu, bahkan sebelum berangkat kerja, rata-rata mereka menoreh karet dulu (dari pukul 03.00-06.00) kemudian pukul 08.00 sudah sampai ke sekretariat panwaslukab.

pengawas pemilu kabupaten lakukan hal ini untuk biaya transportasi dari rumah ke sekretariat berhubung sebelum terpilih menjadi panwaslukab memang pekerjaan mereka ialah penoreh karet.

Untuk keperluan ATK, saat ini panwaslukab bengkayang masih utang di salah satu toko ATK, sedangkan untuk konsumsi, setali tiga uang. Sungguh sangat menyedihkan sekali apa yang terjadi pada pengawas pemilu.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkayang, Eddy. S SH mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum mengambil anggaran pengawasan PILEG 2014 dari APBN 2013.

"Untuk menyukseskan pengawasan, selama ini kami mengguanakan dana talangan termasuk melantik 51 orang Panwaslu kecamatan yang ada di Bumi Sebalo," beber Eddy kepada Kalbar Times ditemui diruang kerjanya, Minggu (4/8/).

Ia melanjutkan, apabila pihaknya tidak memiliki kebijakan untuk menggunakan dana talangan dalam hal mengawasi setiap tahapan Pileg 2014 dan merekrut serta melantik panwaslu kecamatan, akan terjadi ketimpangan atau pengawasan Pileg tidak akan berjalan dengan sukses.

Eddy menyadari, belum cairnya anggaran dari APBN untuk Pileg 2014 dapat dimaklumi oleh pihaknya. Namun tujuan utama bukanlah uang tetapi suksesnya setiap pengawasan pada tahapan dan jadwal Pileg 2014.

"Belum cairnya anggaran APBN 2013 untuk Pileg 2014 bukan berarti kami lemah dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, tetapi kami lebih gencar dan pantang menyerah dalam pengawasan tahapan Pileg," tegasnya. (yopi)