Desa Dayung Tolak PT Bengkayang Subur

 

Bengkayang. PT Bengkayang Subur satu group dengan PT Ceria Prima, PT Ledo Lestari serta PT Darmex. Ke empat perusahaan yang membidangi perkebunan kelapa sawit ini rata-rata bermasalah dengan masyarakat mengenai pembagian plasma dan inti. Kades Dayung secara berani menolak kehadiran perusahaan tersebut. Kepala Desa Dayung Kecamatan Ledo, Sipur mengungkapkan, terkait dengan hadirnya perusahaan perkebunan sawit di wilayah kerjanya ia sangat mendukung. Namun, sangat disayangkan sekali PT Bengkayang Subur salah satu perusahaan yang menanamkan modal di daerah kerjanya dari awal tidak menunjukkan membangun desanya.

“Saat PT bengkayang Subur mengetahui saya tidak mau menerima kedatangan mereka di Desa saya, banyak tawaran dan iming-iming datang, bahkan mereka pernah menawarkan saya sebagai humas perusahaan tersebut. Jelas sekali saya menolak, dari pada nanti warga Desa Dayung seperti kasus di PT Ledo Lestari dan PT Cerima Prima yang hingga kini tidak jelas pembagian inti dan plasma lebih baik kita menolak,” tegas Sipur kepada Equator ditemui di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Bengkayang, belum lama ini.

Sipur menolak setuju hadirnya PT Bengkayang Subur menanam sawit di wilayah kerjanya bukan tanpa alasan. ia lebih memilih menoak dibandingkan menerima tawaran dari perusahaan tersebut yang ia indikasikan kedepannya akan menyengsarakan warganya. Ketakutan Sipur sebagai seorang pemimpin di desanya melihat kejadian-kejadian di daerah lain yang membuat sengsara masyarakat perlu di ancungi jempol.

Ia tidak mau hijau matanya saat perusahaan tersebut menawarkan sejumlah uang dan jabatan. Namun ia sadar, yang memilih dirinya menjadi kepala desa ialah warganya. Sipur tidak ingin rakyatnya sengsara dikemudian hari dikarenakan mendukung perusahaan perkebunan sawit yang nyata-nyata bukan untuk membantu dan membangun desanya tetapi malah membuat penderitaan bagi masyarakatnya.

“PT Bengkayang Subur saat melakukan sosialisasi di Desa Dayung, tidak meminta ijin pada saya. Setelah bermasalah, baru mau mencari kepala desa. Dari awal saja tidak baik, apalagi akhirnya. Jangan samakan saya dengan kepala desa yang lain mau mengorbankan warganya demi uang. Saya dipilih rakyat dan harus mensejahterakan mereka,”kata Sipur, kemarin.

Terpisah, Ir Alexander   AL anggota DPRD Bengkayang mengatakan, dirinya pernah menasehati Sipur mengenai penolakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk di Desa Dayung. Walaupun kadesnya menolak tetapi ada warga yang menerima PT Bengkayang Subur masuk di desa tersebut, percuma saja dia menolak.

“Semuanya tergantung kepada masyarakat setempat, apakah memilih untuk menerima atau menolak PT Bengkayang Subur menggarap lahan mereka. Saya sebagai wakil rakyat hanya memberikan saran dan masukan kepada warga Desa Dayung, dikarenakan yang memiliki lahan ialah warga Desa Dayung,” ungkap Legislator dari Partai Demokrasi Kebangsaan ini ditemui diruang kerjanya, baru-baru ini.

Ia menyarankan, apabila benar menolak hadirnya perusahaan tersebut, jangan hanya bicara saja tetapi harus ada hitam diatas putih sebagai bukti penolakan. Kepala Desa mengkoordinir warga yang menolak dan dibubuhi tandantangan. Setelah itu Kepala Desa Dayung menyurati Bupati Bengkayang bahwa mereka menolak PT Bengkayang Subur menggarap lahan mereka.

Yang menjadi problema ialah ada warga yang menerima perusahaan perkebunan kelapa sawit. Walaupun awalnya ada yang menolak, tetapi setelah diberi kedudukan dan uang, awalnya yang kontra menjadi setuju. (cah)

USAID Sosialisasi MBS di Bengkayang

 suasana sosialisasi yang dimotori oleh USAID

Bengkayang. Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sedang dijalankan di Kabupaten Bengkayang selama tahun 2012. Sebanyak dua puluh sekolah dengan perincian enam belas Sekolah Dasar (SD) dan empat Sekolah Menegah Pertama (SMP). Sekolah sekolah itu berasal dari empat kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Yakni Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Teriak, Kecamatan Lumar dan Kecamatan Sungai Betung.

Bupati Bengkayang melalui staf ahlinya, M Idris, mengatakan sangat menyambut baik program MBS yang sedang dijalankan pihak USAID dengan melibatkan beberapa unsur lainnya. MBS tersebut diharapakan bisa membawa perubahan merubah cara pengelolalaan sekolah yang semulanya tidak baik menjadi baik.

"Dengan MBS ini, kita harapkan nantinya, dua puluh sekolah tersebut bisa menjadi pioner dan contoh bagi sekolah sekolah lain. sekolah sekolah yang mengikuti program MBS bisa lebih berkualitas,' jelas Idris saat membuka Semiloka yang dimulai sekitar pukul 09.00.

Achmad Sobari, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang saat memeberikan materi mengatakan, program MBS itu harus dikelolah dengan tiga prinsip penting yang meliputi partisipasi, transparansi dan akuntable. Tiga prinsip ini harus menjadi komitmen bersama agara MBS itu tetap berjalan.

"Partisipasi itu dengan melibat para guru dan komite sekolah atau stakehonders lainnya dalam memanajemen sekolah. Bila semua stake holders disekolah itu tidak terllibat, maka prinsip partispasi itu dikatakan tidak berjalan. Bila partisipasi tidak berjalan, bagamanan transparansi dan akuntable dilakukan dengan baik," kata Sobari.

Transparansi atau keterbukaan memegang peranan penting membangun kuliatas sekolah yang baik. Kepala sekolah harus transparan dan terbuka denga para guru dan komite sekolah. Semuanya harus bekerjasama, saling mendukung, hingga prinsip akuntable tercapai.

"Bila transparasi terbuka, maka akuntabilitas bisa tercapai dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Dan 20 sekolah yang ikut MBS ini bisa menerapkan tiga hal ini,” harap Sobari.

Moch Solekhan, dari Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur, yang bertindak sebagai pemateri kedua sangat mendukung dan menyetujui tiga prinsip pengelolaah sekolah yang disebutkan pemateri sebelumnya.

secara mendalam, Solekhan menjelaskan, MBS itu sendiri secara umum bertujuan untuk meningkatkan kwalitas tata kelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar.

""Khusunya meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam pengembangan MBS secara partisipatif, transparan dan akuntable,” katanya.

Kemudian meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan secara partispatif, transparan dan akuntable. Meningkatkan kapasitas sekolah dalam pelaksanaan tata kelola program di sekolah, dan meningkatkan pola kemitraan komunitas melalui public swasta, kontribusi materi dan non materi.

Pembahasan MBS dalam semiloka itu terus berjalan. Bukan hanya informasi dari pembicara, informasi informasi dari peserta juga diperlukan dengan disedikannya waktu tanya jawab.

Untuk pengembangan MBS tersebut, dilakukanlah semiloka sehari yang dilaksanakan LPKP Jawa Timur bekerjasama dengan LSM Mitra atas dukungan Kinerja-USAID. Semiloka itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama tentang manajemen berbasis sekolah kepada seluruh stakeholders sekolah termasuk dua puluh sekolah yang akan dibina.

Daroi pantauan awak koran ini, semiloka yang dilaksanakan di Aula III Lantai Lima Kantor Satu Atap Bupati Bengkayang itu berlangsung selama satu hari, Jumat (20/1) dengan melibatkan kurang lebih empat puluh peserta dan para pemateri baik yang dari dalam Kabupaten Bengkayang atapun dari luar.

 (cah)

Jelang Imlek, Albert Serahkan Bantuan Pada Warga Tionghoa

 anggota DPR RI Albert Yaputra serahkan bantuan pada warga Bengkayang

Bengkayang. Imlek telah di ambang pintu, perayaan bagi etnis Tionghoa ini dimanfaatkan oleh Albert untuk membantu warga yang merayakan imlek.

Albert Yaputra, anggota Komisi VII DPR RI bidang Energi mengatakan, bukan hanya saat perayaan imlek saja ia memberikan bantuan kepada masyarakat Kalbar tetapi saat idul fitri, dan natal juga ia turut serta menyerahkan bantuan kepada warga yang tidak mampu.

“Tujuan saya bersama istri ke Kabupaten Bengkayang untuk menyerahkan bantuan kepada warga Tionghoa  yang merayakan imlek,” terang Albert kepada equator ditemui di Vihara Dewi Quan In di Jalan Pakok Bengkayang, (Kamis (19/1).

Legislator Partai Demokrat ini menjelaskan, bantuan ini tidak seberapa dan sealakadarnya saja. Untuk Kabupaten Bengkayang, ia menyerahkan bantuan di dua titik yakni di Vihara Quan In dan Vihara Aria Marama di Jalan Migang Bengkayang.

Albert melanjutkan, bukan hanya di Kabupaten Bengkayang saja ia menyerahkan bantuan tetapi  untuk tahun ini ia fokuskan di Kota Singkawang tiga tempat dan Pontianak empat tempat. Tahun sebelumnya ia menyerahkan bantuan sejak 2004 lalu di kabupaten yang ada di Kalbar.

“Kita semuanya dalam rangka berbagi kasih pada hari kegembiraan bagi masing-masing agama. Setiap tahun kita bagi-bagi. Jadi setiap tahun tidak semua kabupaten di Kalbar dapat, harus berkala. Kita tidak seperti di pulau jawa dimana anggota DPR RI hanya menangani dua kabupaten saja tidak seperti di Kalbar yang menangani 14 kabupaten kota,” tegasnya.

Albert mengakui pernah berbuka puasa di Kabupaten Melawi dimana dari Pontianak menuju kesana kurang lebih 12 jam waktu tempuhnya. Dan ia pernah natal bersama di Kabupaten Sintang. Ia menyambut baik dalam perayaan imlek dan cap go meh.

Sosialisasi E-KTP di Bengkayang Adem Ayem

Gerardus: Tak ada anggaran sosialisasi e-KTP

Bengkayang. e-KTP merupakan program dari pemerintah pusat. Program ini sudah lama digaungkan namun hingga saat ini pelaksanaan sosialisasinya masih adem ayem di Kabupaten Bengkayang. masalah dana menjadikendala hal ini tidak terealsiasikan.

Amkhan, Warga Kelurahan Bumi Emas Kabupaten Bengkayang mempertanyakan, kapan akan dilaksanakan sosialisasi E-KTP di Bumi Sebalo kepada masyarakat. Dikarenakan kabupaten lain yang ada di Kalbar telah gencar-gencarnya mensosialisasikan E-KTP baik melalui media cetak maupun eletronik bahkan kepada warga secara langsung.

“Saya heran dengan Pemda Bengkayang terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan leading sectornya, adem ayem saja mengenai E-KTP,” ungkap Amkhan kepada Equator ditemui dikediamannya di jalan  Guna Baru Trans Rangkang, Kamis (19/1).

Ia melanjutkan, apabila melihat kenyataan seperti ini nyata sekali pemerintah daerah tidak mendukung program dari pusat. Amkhan mengakui, sangat antusias menyambut program e-KTP di Kabupaten Bengkayang.

Banyak manfaat yang didapat dari adanya program e-KTP. Terutama data kependudukan dalam pemilihan umum, baik itu untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wail Kepala Daerah, Pemilu Gubernur dan wakil gubernur,  Pemilu Presiden dan wakil presiden dan Pemilu Legislatif.

“Dengan E-KTP, tidak ada lagi pemilih ganda dan  jumlah pemilih tidak simpang siur seperti pemilu sebelumnya dimana banyak pemilih ganda dan tidak sesuai dengan umur seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” kata Amkhan.

Gerardus, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang menerangkan, sosialisasi untuk para camat sudah dilakukan pada Desember 2011 lalu sedangkan pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan masih menunggu anggaran yang belum cair.

“Sosialisasi e-KTP berjenjang, dari kecamatan, kemudian ke tingkat desa. Apabila tidak ada anggaran macam mana mau melakukan sosialisasi. Karena saat pelaksanaan kita perlu makan, dan minum. APBD Bengkayang saat ini masih diverifiaksi di Pusat dan belum final. Saya prediksikan Februari mendatang kegiatan sosialisasi akan clear,” tegasnya.

Gerardus mengakui hingga saat ini peralatan e-KTP di kecamatan belum ada dan ini merupakan urusan pemerintah pusat. Kabupaten hanya menerima dan mengontrolnya saja. Ia menegaskan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat. Semua pengadaan perangkat keras, lunak, system jaringan termasuk pelatihan operator mereka yang menanganinya.

“Daerah hanya sosialisasi, sosialisasi dan sosialisasi tentang akan pelaksanaan e-KTP 2012 di Kabupaten Bengkayang. berkaitan dengan peralatan bukan urusan kami, silakan tanyakan sama konsorsium yang ditunjuk pemerintah pusat. Jumlah konsorsium ada delapan perusahaan termasuk PT Indosat tbk,” tandasnya. (cah)

Banyak Sumber PAD Bengkayang Yang Tak Tergarap

Bengkayang. selama 12 tahun Bengkayang menjadi kabupaten, tetapi PAD sangat minim sekali. Banyak sumber PAD yang belum digarap untuk mendongkrak pendapatan asli daerah BUmi Sebalo.

F Markim, anggota  DPRD Bengkayang mempertanyakan perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkayang apakah membayar pajak di pusat, provinsi atau kabupaten. Karena selama ini kita tidak mengetahui pihak perusahaan membayar pajak dimana.

“Apakah perusahaan sudah membayar pajak, hingga saat ini kita masih belum mengetahuinya. Seandainya mereka membayar 100 milyar dan kita mendapatkan 10 persen, kan sudah lumayan untuk PAD Kabupaten Bengkayang,” kata Markim, ditemui diruang kerjanya, Rabu (18/1).

Markim melanjutkan, apabila saat ini pola kemitraan yang dibangun oleh perusahaan perkebunan, ia mengindikasikan hal tersebut manipulative semuanya. Karena banyak fakta yang terjadi dilapangan jauh dari isi kerjasama tersebut.

Apabila perusahaan jujur membayar pajak di pusat, dan NPWP di Bengkayang maka Kementrian Keuangan menyatakan bagi hasil dari pajak 100 milyar maka Bengkayang mendapat 50 persen. Sudah berapa pemasukan yang kita dapat.

Ini kan masuk ke dana perimbangan, pajak bagi hasil namanya. Sehingga bertambah PAD kita. Tidak ada aturan NPWP di pusat atau dimana saja, yang terpenting domisili. Karena kementrian keuangan bagi hasil berdasarkan domisili.

“Lihat Jakarta, walaupun lahan perkebunan tidak ada tetapi mereka kaya dikarenaka NPWP perusahaan perkebunan banyak dibuat di Jkaarta bukan di daerah bersangkutan,” ucap nya.

Ditambahkan oleh Edy Mustari, anggota DPRD Bengkayang. selain pajak, IMB juga wajib kita tegaskan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten ini. hal ini demipendapatan asli daerah Bumi Sebalo.

“2011 ini 15 milyar PAD kita, apabila instansi terkait bekerjasama dengan Polisi pamong praja datang ke perusahaan atau jemput bola dalam hal pembuata IMB, saya yakin PAD kita bertambah,” kata legislator dari Daerah pemilihan dua ini, kemarin. (cah)