Desa Dayung Tolak PT Bengkayang Subur

 

Bengkayang. PT Bengkayang Subur satu group dengan PT Ceria Prima, PT Ledo Lestari serta PT Darmex. Ke empat perusahaan yang membidangi perkebunan kelapa sawit ini rata-rata bermasalah dengan masyarakat mengenai pembagian plasma dan inti. Kades Dayung secara berani menolak kehadiran perusahaan tersebut. Kepala Desa Dayung Kecamatan Ledo, Sipur mengungkapkan, terkait dengan hadirnya perusahaan perkebunan sawit di wilayah kerjanya ia sangat mendukung. Namun, sangat disayangkan sekali PT Bengkayang Subur salah satu perusahaan yang menanamkan modal di daerah kerjanya dari awal tidak menunjukkan membangun desanya.

“Saat PT bengkayang Subur mengetahui saya tidak mau menerima kedatangan mereka di Desa saya, banyak tawaran dan iming-iming datang, bahkan mereka pernah menawarkan saya sebagai humas perusahaan tersebut. Jelas sekali saya menolak, dari pada nanti warga Desa Dayung seperti kasus di PT Ledo Lestari dan PT Cerima Prima yang hingga kini tidak jelas pembagian inti dan plasma lebih baik kita menolak,” tegas Sipur kepada Equator ditemui di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Bengkayang, belum lama ini.

Sipur menolak setuju hadirnya PT Bengkayang Subur menanam sawit di wilayah kerjanya bukan tanpa alasan. ia lebih memilih menoak dibandingkan menerima tawaran dari perusahaan tersebut yang ia indikasikan kedepannya akan menyengsarakan warganya. Ketakutan Sipur sebagai seorang pemimpin di desanya melihat kejadian-kejadian di daerah lain yang membuat sengsara masyarakat perlu di ancungi jempol.

Ia tidak mau hijau matanya saat perusahaan tersebut menawarkan sejumlah uang dan jabatan. Namun ia sadar, yang memilih dirinya menjadi kepala desa ialah warganya. Sipur tidak ingin rakyatnya sengsara dikemudian hari dikarenakan mendukung perusahaan perkebunan sawit yang nyata-nyata bukan untuk membantu dan membangun desanya tetapi malah membuat penderitaan bagi masyarakatnya.

“PT Bengkayang Subur saat melakukan sosialisasi di Desa Dayung, tidak meminta ijin pada saya. Setelah bermasalah, baru mau mencari kepala desa. Dari awal saja tidak baik, apalagi akhirnya. Jangan samakan saya dengan kepala desa yang lain mau mengorbankan warganya demi uang. Saya dipilih rakyat dan harus mensejahterakan mereka,”kata Sipur, kemarin.

Terpisah, Ir Alexander   AL anggota DPRD Bengkayang mengatakan, dirinya pernah menasehati Sipur mengenai penolakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk di Desa Dayung. Walaupun kadesnya menolak tetapi ada warga yang menerima PT Bengkayang Subur masuk di desa tersebut, percuma saja dia menolak.

“Semuanya tergantung kepada masyarakat setempat, apakah memilih untuk menerima atau menolak PT Bengkayang Subur menggarap lahan mereka. Saya sebagai wakil rakyat hanya memberikan saran dan masukan kepada warga Desa Dayung, dikarenakan yang memiliki lahan ialah warga Desa Dayung,” ungkap Legislator dari Partai Demokrasi Kebangsaan ini ditemui diruang kerjanya, baru-baru ini.

Ia menyarankan, apabila benar menolak hadirnya perusahaan tersebut, jangan hanya bicara saja tetapi harus ada hitam diatas putih sebagai bukti penolakan. Kepala Desa mengkoordinir warga yang menolak dan dibubuhi tandantangan. Setelah itu Kepala Desa Dayung menyurati Bupati Bengkayang bahwa mereka menolak PT Bengkayang Subur menggarap lahan mereka.

Yang menjadi problema ialah ada warga yang menerima perusahaan perkebunan kelapa sawit. Walaupun awalnya ada yang menolak, tetapi setelah diberi kedudukan dan uang, awalnya yang kontra menjadi setuju. (cah)