Lahan Transmigrasi Di Klaim Warga Setempat

Bengkayang. Transmigrasi di Kecamatan Monterado dan Capkala sejak 2006-2008 secara berturut-turut dibangun oleh Kementrian Transmigrasi. 2006 sebanyak 50 kepala keluarga dari pulau Jawa didatangkan di Sp 1. Untuk SP2, sebanyak 25 KK dan 2008 sebanyak 29 KK dari Yogyakarta. Belum genap lima tahun mereka menjadi menetap disana sudah timbul permasalahan dilapangan.

Clemen, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang melalui Y F Supariel M, Sekretaris mengatakan, sangat menyambut baik dengan datangnya perwakilan dari Dirjen PPMKT dari Jakarta untuk membantu masyarakat transmigrasi yang berada di Kecamatan Capkala dan Monterado.

Apalagi saat ini timbul permasalahan baru yoleh masyarakat transmigrasi yakni ingin mengembangkan usaha tetapi mengalami kendala seperti untuk membuat badan hukum koperasi tetapi warga kesulitan dalam membuat KTP. Karena KTP salah satu legalitas dalam pembuatan BH koperasi.

“Beberapa waktu lalu warga transmigrasi ketemu saya untuk menyampaikan keluhan bahwa mereka tidak dapat menggarap lahan dua seluas dua hektar dikarenakan warga setempat mengklaim tanah tersebut,” beber Supariel kepada Equator ditemui diruang kerjanya, Kamis (23/2).

Supariel melanjutkan, atas permasalahan tersebut ia laporkan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang. Dan kini Kabid Transmigrasi sedang ke Surabaya untuk menyelesaikan hal tersebut.

Ir Endah Maulina MM, Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan Dirjen PPMKT Pusat menerangkan, sudah dua hari ini berada di Bumi Sebalo. Ia datang untuk memberikan bimbingan teknis kepada warga transmigrasi yang diwakili oleh kepala UPTnya dan dihadiri oleh Dinas Koperasi dan Pertanian Bumi Sebalo.

“Kita mempertanyakan perkembangan ekonomi di daerah transmigrasi tersebut. Baik dari SP 1, 2, dan 3. Ada dua permasalahan warga trans disana yakni pembuatan KTP dan SDM yang rendah,” terang Endah, kemarin di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang.

Ia menjelaskan, pihaknya akan membantu warga transmigrasi tetapi bukan dalam bentuk uang. Sesuai dengan bidangnya, Endah akan membantu meningkatkan sumber daya manusianya melalui bidang koperasi dan pertanian.

Maret 2012 mendatang akan kita undang warga transmigrasi untuk mengikuti pelatihan di Jakarta selama 12 hari, dengan rincian tujuh hari di dalam ruangan dan sisanya di lapangan. Hal ini kita lakukan untuk peningkatan kapasitas SDM warga transmigrasi. (cah)

Partisipasi Dan Kolaborasi Orang Tua Sulit Diwujudkan

Bengkayang. Pelaksanaan Training Of Trainer (TOT) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berdasarkan program kinerja USAID di laksanakan di Gedung Satu Atap Kantor Bupati Kabupaten Bengayang dilaksanakan Dua hari yakni pada Senin dan Selasa (13-14/02). Partisipasi dan kolaborasi orang tua sulit diwujudkan.

Ferdinan Solihin.SE, selaku Ketua coordinator LPSS Bengkayang mengatakan, MBS merupakan model aplikasi manajemen institusional yang mengintegrasikan seluruh sumber internal dan eksternal dengan lebih menekankan pada pentingnya kebijakan melalui perluasan otonomi sekolah.  Sasarannya adalah mengarahkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan.

“Tujuannya adalah salah satu strategi sebagai standar dalam mengembangkan keunggulan  pengelolaan sekolah. Pengelolaan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah,” terang Ferdinan, Selasa (14/2).

Spesifikasinya berkenaan dengan visi, misi, dan tujuan yang dikemas dalam pengembangan kebijakan serta perencanaan.  MBS juga merupakan salah satu model manajemen strategik. Hal ini berarti meningkatkan pencapaian tujuan melalui  pengerahan sumber daya internal dan eksternal.

Tantangan praktisnya adalah bagaimana sekolah meningkatkan efektivitas kinerja secara kolaboratif  melalui pembagian tugas yang jelas antara sekolah dan orang tua siswa yang didukung dengan sistem distribusi informasi, menghimpun informasi dan memilih banyak alternatif gagasan dari banyak pihak untuk mengembangkan mutu kebijakan melalui keputusan bersama.

Pelaksanaannya selalu berlandaskan usaha meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pada perencanaan, pelaksanaan kegiatan sehari-hari, meningkatkan penjaminan mutu sehingga pelayanan sekolah dapat memenuhi kepuasan konsumen.

“Dalam menunjang keberhasilannya, MBS memerlukan banyak waktu dan tenaga yang diperlukan pihak eksternal untuk terlibat dalam banyak aktivitas sekolah. Hal ini menjadi salah satu kendala. Tingkat pemahaman orang tua tentang bagaimana seharusnya berperan juga menjadi kendala lain sehingga partisipasi dan kolaborasi orang tua sulit diwujudkan,” keluhnya.

Karena itu, pada tahap awal penerapan MBS di Bengkayang lebih berkonsentrasi pada bagaimana orang tua berpartisipasi secara finansial dibandingkan pada aspek eduktif. (cah)

Dokter PTT Bantu Keberadaan DOKTER di Kabupaten Bengkayang

Bengkayang. keberadaan dokter di Bumi Sebalo masih dirasakan kurang. Ia merasa bersyukur dikarenakan Kementrian Kesehatan telah membantu kita dengan tenaga dokter melalui  program  dokter PTT.

 “Saat ini di Kabupaten Bengkayang memiliki 18 orang dokter PNS dan CPNS, sedangkan sisanya dokter PTT. Dokter tersebut tersebar di 12 puskesmas dan RSUD Bengkayang,” terang Luter w, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang kepada equator ditemui diruang kerjanya, kamis (9/2).
Luter menjelaskan, berdasarkan data 2011, dokter yang berstatus PNS dan CPNS ditempatkan di Puskesmas Sungai Raya, Monterado, Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, Sungai Betung dan Lumar.

Sedangkan untuk Puskesmas Teriak, Sungai Duri, Capkala, Samalantan, Lembah Bawang dan Tujuh Belas diisi oleh dokter ptt. Puskesmas Bengkayang, Suti Semarang dan Siding tidak ada dokter PNS dan PTT.

“2012 kita meminta bantuan kepada Kementrian Kesehatan untuk mendatangkan enam orang dokter PTT. Dokter tersebut akan kita tempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Kecamatan Lembah Bawang, Suti Semarang dan Siding merupakan daerah sangat terpencil,” terangnya.

Luter mengungkapkan, satu orang dokter di puskesmas sangat berat sekali, minimal setiap puskesmas memiliki tiga orang dokter. Hal ini bukan tanpa alasan, apabila ada dokter yang ditugaskan ke kabupaten atau mengikuti peatihan dan sosialisasi, maka masih ada dokter di puskesmas tersebut.

“Di Kabupaten Bengkayang, hanya ada satu dokter spesialis gigi itu pun ada di RSUD Bengayang , padahal seharusnya disetiap puskesmas atau berdasarkan wilayah keberadaan dokter gigi harus ada. Karena rata-rata anak-anak Bumi Sebalo bermasalah dengan gigi,”  keluhnya.

Pemda Bengkayang telah berupaya untuk mendatangkan dokter spesialis gigi dengan dibukanya lowongan tersebut saat penerimaan CPNS, tetapi tidak ada satu pun yang mendaftar. Berbicara peralatan untuk perawatan gigi, hampir disetiap puskesmas memilikinya, hanya terbentur pada tenaga dokter giginya yang tidak ada.

“Penyebaraan dokter di Kabupaten Bengkayang cukup merata. Puskesmas Bengkayang tidak ada dokter dikarenakan ia lebih memilih bekerja swasta dibandingkan menjadi PNS. Sedangkan Suti Semarang dan Siding massa kotrak dokter PTT telah berakhir sehingga kini kosong,” terangnya.

Ia membeberkan, dokter PTT digaji oleh Kemenkes, dan untuk daerah sangat terpencil untuk gaji pokok dan tunjangan didapatkan oleh dokter PTT sebesar 7,1 juta rupiah. 2012 mendatang kita akan membuat Puskesmas Bersalin di Kecamatan Suti Semarang untuk mengantisipasi meninggalnya ibu hamil. (cah)

Sungkung pilih Jadi Warga Malaysia

bengkayang. Selama 66 tahun Indonesia merdeka, masyarakat Kecamatan Siding, khususnya Desa Sungkung Satu, Dua dan Tiga hanya ikut merayakan saja tetapi sesungguhnya mereka belum merdeka. Oleh karena itu tidak mustahil warga Sungkung akan pindah menjadi warga Malaysia.

"Hal ini bukan tanpa alasan kenapa saya katakan hal tersebut, realita dilapangan memang begitu yang terjadi. Sampai saat ini ketiga desa tersebut masih terisolir dan sulit mengakses keluar desa bahkan ke kota kecamatan, kabupaten dan provinsi serta membutuhkan biaya besar," papar Egarius ditemui di Sekretariat DPC Partai Demokrat, Kamis (20/10).

Legislator dari daerah pemilihan tiga ini mengungkapkan, masyarakat mau membuat surat pengantar KTP atau KK di ibu kota kecamatan saja membutuhkan biaya besar hingga ratusan ribu rupiah sedangkan hasil pertanian susah dikeluarkan ke daerah lain seperti Malaysia, Entikong Kabupaten Sanggau Kapuas, Landak, dan Bengkayang.

Terisolirnya wilayah ini dikarenakan akses jalan darat menuju Kecamatan Siding belum dibuka badan jalan. Padahal jarak antara Sungkung ke Kiong Kecamatan Suti Semarang hanya membutuhkan waktu satu jam jalan kaki. Saat awak koran ini menanyakan, apabila jalan paralel lima kabupaten perbatasan terealisasikan apakah akan memberikan dampak positif dan tidak terisolir lagi daerah tersebut .

"Tunggu kucing bertanduk pemerintah pusat mau membangun jalan tersebut. Saya yakin, banyak saja alasan yang dilontarkan mereka supaya warga perbatasan di Kalbar tetap ketertinggalan," kesal anggota fraksi demokrat ini.

Anggota DPRD Bengkayang ini menjelaskan, apabila wacana pembangunan jalan paralel terealisasikan, Kecamatan Siding tidak lagi di cap daerah terisolir. "Saya yakin, apabila pemerintah daerah dan pusat tidak memperhatikan pembangunan jalan di Sungkung, lima tahun mendatang NKRI akan kehilangan lagi kampung Gubang di Desa Sungkung," tegasnya.

Ia menerangkan, saat ini banyak anak-anak Sungkung terutama di kampung Gubang yang sekolah dan kuliah di Malaysia. Dan setelah lulus mereka langsung dipekerjakan di negeri jiran. Mereka tidak melupakan kampung halamannya, gaji disisihkan untuk membangun disana. Mereka dapat berpikir, tidak pernah diperhatikan oleh Indonesia lebih baik memilih menjadi warga Malaysia.

"Saya tertawa saat baca dan menonton di media cetak dan elektronik tentang ganyang Malaysia. Negeri jiran telah lama ganyang kita. Kita hanya ngomong kosong saja tetpai Malaysia telah terbukti Action. Lihat saja banyak TKI yang dideportasi, TKW banyak di bunuh, perkosa dan dipenjara. Seni budaya kita di patenkan mereka, parahnya tanah dicaplok lagi," katanya.

Wajar apabila masyarakat Kalbar terutama di daerah perbatasan dianaktirikan oleh pemerintah pusat.  Karena penduduk kita tidak pernah mengibarkan negara Malaysia atau ingin memisahkan diri dari NKRI seperti Papua, Maluku, dan Aceh. Dalam kabinet saja tidak ada warga Kalimantan khususnya Kalbar menjadi mentri, semua diborong pulau Jawa dan Sumatera. Ini juga bentuk ketidakadilan di negeri yang kita cintai ini. (cah)

IKLAN UCAPAN SELAMAT ATAS

HARIAN EQUATOR

BIRO BENGKAYANG

BESERTA KARYAWAN

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS DILANTIK DAN DIKUKUHKANNYA

KEPENGURUSAN DPD NASIONAL DEMOKRAT KABUPATEN BENGKAYANG

OLEH:

SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE

KETUA UMUM DPW NASIONAL DEMOKRAT KALIMANTAN BARAT

28 SEPTEMBER 2011 DI CAFE CROWN

TERTANDA

YOPI CAHYONO

REPORTER

IKLAN UCAPAN SELAMAT

HARIAN EQUATOR

BIRO BENGKAYANG BESERTA SELURUH KARYAWAN

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERPILIHNYA:

SURYADMAN GIDOT, S.Pd

SEBAGAI KETUA UMUM DPD PARTAI DEMOKRAT KALIMANTAN BARAT

PERIODE 2011-2016

TERTANDA

YOPI CAHYONO, S.Hut