Bengkayang
(Kalbar Times). Sungguh sangat ironis dengan apa
yang terjadi ditubuh pengawas pemilu baik yang berada di kabupaten, kecamatan
sampai desa. Keberadaan mereka setiap pemilu baik itu PILEG, PILPRES, PILGUB
sampai PEMILUKADA. Mereka selalu dikebiri dan selalu terlambat dibentuk
terutama tahapan pemilu telah berjalan baru terbentuk.
Nampaknya hal ini sengaja dilakukan untuk
mengkebiri taji pengawas pemilu terutama dalam hal anggaran dan pembentukkan
perangkat ethog sampai tingkat desa. Padahal pengawas pemilu sah menurut
undang-undang penyelenggara pemilu namun sejak dibentuknya pengawas pemilu
sengaja para politikus ulung mengkebiri mereka sehingga pengawasan tidak
berjalan dengan lancar terutama dalam hal keuangan.
Panwaslu Kabupaten Bengkayang dan
perangkatnya hingga saat ini satu persen pun belum mendapatkan haknya (gajian,
Red). Untuk menyukseskan segala kegiatan untuk menyukseskan pengawasan pemilu,
mereka rela mencari dana talangan dari sesama pengawas pemilu, bahkan sebelum
berangkat kerja, rata-rata mereka menoreh karet dulu (dari pukul 03.00-06.00)
kemudian pukul 08.00 sudah sampai ke sekretariat panwaslukab.
pengawas pemilu kabupaten lakukan hal ini
untuk biaya transportasi dari rumah ke sekretariat berhubung sebelum terpilih
menjadi panwaslukab memang pekerjaan mereka ialah penoreh karet.
Untuk keperluan ATK, saat ini panwaslukab
bengkayang masih utang di salah satu toko ATK, sedangkan untuk konsumsi, setali
tiga uang. Sungguh sangat menyedihkan sekali apa yang terjadi pada pengawas
pemilu.
Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkayang, Eddy.
S SH mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum mengambil anggaran
pengawasan PILEG 2014 dari APBN 2013.
"Untuk menyukseskan pengawasan, selama
ini kami mengguanakan dana talangan termasuk melantik 51 orang Panwaslu
kecamatan yang ada di Bumi Sebalo," beber Eddy kepada Kalbar Times ditemui
diruang kerjanya, Minggu (4/8/).
Ia melanjutkan, apabila pihaknya tidak
memiliki kebijakan untuk menggunakan dana talangan dalam hal mengawasi setiap
tahapan Pileg 2014 dan merekrut serta melantik panwaslu kecamatan, akan terjadi
ketimpangan atau pengawasan Pileg tidak akan berjalan dengan sukses.
Eddy menyadari, belum cairnya anggaran dari
APBN untuk Pileg 2014 dapat dimaklumi oleh pihaknya. Namun tujuan utama
bukanlah uang tetapi suksesnya setiap pengawasan pada tahapan dan jadwal Pileg
2014.
"Belum cairnya anggaran APBN 2013
untuk Pileg 2014 bukan berarti kami lemah dalam mengawasi setiap tahapan
pemilu, tetapi kami lebih gencar dan pantang menyerah dalam pengawasan tahapan
Pileg," tegasnya. (yopi)