Bengkayang. Beberapa
waktu lalu, Bupati Bengkayang menerima kunjungan Kerja Assisten Deputi Hubungan
International Setwapres RI, DrsRamli Kustianto. Staf Ahli Wapres RI Drs Santos
serta Staf dari Setwapres RI, Muliarto.
Pertemuan yang berlangsung singkat ini yaitu untuk
membahas serta menyatukan persamaan persepi mengenai Sosek Malindo. Juga membahas
mengenai pengembangan potensi kawasan perbatasan serta sarana prasarana
yang memadai.
Bupati Bengkayang Suryadman Gidot mengatakan, permasalahan
yang sampai sekarang masih menjadi polemik yang terjadi di Kabupaten Bengkayang
salah satunya yaitu mengenai sarana transportasi antar negara yang belum
maksimal.
“Hal ini dikarenakan infrastruktur jalan yang yang belum
memadai, selain itu belum bisa meningkatkan status PLB menjadi PPLB yang
belum terealisasi,” terang Gidot di aula Kantor Pos Pelayanan Terpadu
Kawasan Perbatasan Jagoi Babang, belum lama ini.
Untuk membangun ataupun mengembangkan kawasan wilayah
perbatasan didaerah Bengkayang harus melalui proses pendekatan terlebih dahulu,
ini dimaksudkan untuk meminimalisir masalah perdagangan ilegal.
Ada tiga point penting yang menjadi dasar dalam
pengembangan kawasan perbatasan, yaitu mengenai kuota perdagangan wilayah
perbatasan, akses transportasi dalam hal kemanusiaan dan adanya perluasaan PLB dari
titik nol / batas (free zone, Red).
Assisten Deputi Hubungan International Setwapres RI, Drs
Ramli Kustianto menanggapinya dengan
baik apa yang telah di iungkapkan oleh Bupati Bengkayang. Karena dalam
proses menyamakan persepsi bukan hal yang mudah.
“Segala permasalahan yang terjadi dilapangan khususnya
yang terjadi di Kabupaten Bengkayang khususnya Kecamatan Jagoi Babang. Kedepannya
permasalahan tersebut akan dirapatkan pada forum yang membahas tentang Sosek
Malindo,” tegas Ramli. (cah/humas bky)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar