Tampilkan postingan dengan label Dewan Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Dewan Pendidikan. Tampilkan semua postingan

Senin, 09 Februari 2015

Tentang Limbah DAD Belum Dapat Laporan Warga


Bengkayang-BBK. Terkait isu mengenai melubernya limbah pabrik PKS PT MISP dan PT Cerima Prima, Dewan Adat Dayak Kecamatan Seluas dan Sanggau Ledo belum mendapatkan keluhan dari masyarakat Desa Danti Dan Desa Pelangor.
Empat kolam Limbah Pabrik PT MISP



Jumat, 14 November 2014

kemenkominfo Sambangi Bengkayang

Bengkayang - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meresmikan 14 desa informasi sekaligus dimana peresmian tersebut secara simbolis dilakukan di Desa Jagoi Kecamatan Jagoibabang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat , pada Sabtu (11/12).
Menkominfo mengatakan, dengan program desa informasi inidiharapkan pada tahun 2014 mendatang, Indonesia dapat menjadi bangsa yang informatif seseuai target pemerintah.
“Walaupun kita belum tersambung dari sisi infrastruktur, paling tidak dari sisi informasi inilah yang menjadi pilar pertama dalam proses pembangunan bangsa,” ujar Menkominfo dalam sambutannya pada peresmian 14 desa informasi di Bengkayang, Pontianak, Sabtu(11/12).
Unsur pendukung desa informasi 2010 antara lain desa berdering,desa pinter (desa punya internet), radio komunitas, pemberdayaan Kimtas (kelompok informasi Masyarakat Perbatasan), media center, TVpenerima siaran berlangganan, media pertunjukan rakyat dan M-CAP (Mobile Community Acces).
“Pemerintah akan tetap menjaga bagaimana desa informasi ini menjadi tingkat kesejahteraan rakyat serta sebagai sarana dalam menjaga keutuhan negara kesatuan. Selain itu juga mencerdaskan bangsa sehingga mampu menyerap tenaga kerja,” tambahMenkominfo.
Ia menegaskan, pemilihan daerah-daerah di perbatasan sebagai desa informasi diharapkan dapat menjaga kesenjangan masyarakat diperbatasan sebab mayoritas informasi yang terserap negara tetangga.
Ke-14 desa itu antara lain, di Desa Jagoi Kecamatan Jagoibabang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Desa Badau Kecamatan Badau Kapuas Hulu Kalbar, Desa Senaning Kecamatan Ketunggu Hulu Kabupaten Sintang Kalbar, Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupten Sanggau Kalbar, dan Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
Selain itu, Desa Aji kuning Kecamatan Sebatik Raya Kabupaten Kalimantan Timur, Desa Liang Butan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kaltim, Desa Long Roreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Kaltim, Desa Melak Hulu Kecamatan Melak Kabupten KutaiBarat Kaltim.
Begitu pula Desa Tanjung Kecamatan Bungutan Timur Kabupten Natuna Kepri, Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupten BeluSulut, Desa Sota Kecamatan Sota Kabupaten Merauke Papua, dan Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten P Morotai MalukuUtara

Rabu, 15 Oktober 2014

Kurikulum 2013 Rugikan Pelajar


Bengkayang (Kalbar Times). Penerapan Kurikulum 2013 sedikitnya menelan biaya Rp 6 triliun. Namun, biaya yang besar belum diikuti dengan mulusnya pelaksanaan kurikulum baru itu di lapangan.

Di sejumlah daerah, murid tak kunjung menerima buku pelajaran dan masih ada guru yang belum dilatih.

Iyos Ambo, Kepala Sekolah SMA Borneo bengkayang mengatakan, hingga saat ini buku kurikulum 2013 sebagai acuan para guru untuk mengajar anak didiknya masih belum diterima.

“Selama ini para guru hanya menggunakan fotocopy hasil diklat mereka untuk diajarkan kepada anak murid sebagai panduan mengajar,” ungkap Iyos kepada Kalbar Times ditemui di KPU Bengkayang, Kamis (11/9).

Ia melanjutkan, pihaknya telah memesan buku berbasis kurikulum 2013 namun sudah empat bulan ini buku yang di pesan belum sampai ke pihaknya.

Iyos mengakui, kurikulum 2013 yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan kebudayaan menganggu proses belajar dan mengajar anak didiknya.

“Seharusnya logistik seperti buku yang berbasis kurikulum 2013 segera datang sehingga tidak merepotkan tenaga pendidik dan siswa. Ini yang rugi ialah siswa akibat kebijakan yang setengah-setengah,” kesalnya.

Saat awak media ini mengutarakan, bahwa guru dapat mengunduh buku berbasis kurikulum 2013 di website Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kalau sudah siap meluncurkan kurikulum 2013, sudah siap juga bukunya sehingga tidak membebankan guru dan pelajar. Mana mampu setiap mata pelajaran di fotocopi diserahkan kepada murid. Sedangkan banyak siswa yang kurang mampu,” kata Iyos, kemarin.

Iyos yang juga salah satu Komisioner KPU Kabupaten Bengkayang mengaku, sangat heran sekali dengan Pemerintah Pusat terutama Kementrian Pendidikan dan kebudayaan yangterkesan memaksakan kehendak untuk menyukseskan kurikulum 2013 namun tidak dibarengi dengan logistik atau buku yang telah dicetak.

Iyos menuturkan, untuk daerah yang ada internet sangat mudah untuk mengunduh buku kurikulum 2013 via website. Namun bagi kawasan yang sulit dan jauh dari internet sangat menyulitkan para tenaga pendidik. Apalagi kabupaten Bengkayang tidak semuanya dapat dijangkau dengan jaringan internet.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim, di Jakarta, Selasa (9/9), mengemukakan, pengadaan buku Kurikulum 2013 menghabiskan Rp 2 triliun. Dana itu untuk mencetak 245 juta eksemplar buku SD, SMP, SMA, dan SMK.

Adapun dalam pemberitaan sebelumnya, Musliar menyebutkan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 4 triliun untuk melatih 1,4 juta guru.

Untuk pengadaan buku, pemerintah menggunakan cara baru. "Agar tidak ada korupsi atau pemberian fee, tender pengadaan dan distribusi buku dipilih oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) fungsinya hanya sebagai koordinator dan pemantau," kata Musliar.

Dalam pengadaan dan distribusi buku, LKPP bertugas menerima pesanan cetakan, mengirim, dan menerima pembayaran buku. Adapun dinas pendidikan bertugas memastikan sekolah-sekolah di wilayahnya benar-benar memesan dan menerima buku. Sekolah harus aktif memesan buku dan memastikan penerimaan buku untuk proses belajar dan mengajar.

"Dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, Kurikulum 2013 tergolong biayanya paling murah selama ini," ucap Musliar.




Mutasikan Guru Malas Mengajar


Bengkayang (Kalbar Times). Fenomena guru malas masuk mengajar di Kabupaten Bengkayang masih banyak ditemui dilapangan. Tokoh Perempuan Kabupaten Bengkayang menyarankan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang mutasikan guru ke daerah asal sesuai alamat di KTP.
Sarina, SPd, anggota DPRD Kabupaten Bengkayang mengatakan, saat ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang sangat peka terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan dan segera menyelesaikan masalah yang timbul.
"Saya ancungi jempol dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang yang mau pro aktif menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia pendidikan di Bumi Sebalo," kata Sarina kepada Kalbar Times ditemui diruang kerjanya, Senin (15/9).
Ia melanjutkan, terkait pembangunan gedung sekolah yang tidak layak segera ditindak lanjuti. Sekolah dipenuhi kotoran ayam, segera dibenahi. Sarina mengaku sangat berterima kasih karena dunia pendidikan saat ini berangsur-angsur baik.
Terkait banyaknya para tenaga pendidik yang malas masuk mengajar baik itu di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, Sarina sangat menguartirkan anak didik yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai.
"Mutasi guru yang malas mengajar, dengan kembalikan guru tersebut ke daerah asalnya," tegas Sarina.
Ia menjelaskan, selama ini alasan para guru malas masuk kantor dikarenakan jarak temouh mengajar dari rumah sangat jauh sehingga membutuhkan dana besar untuk mengajar. Permasalahan tersebut kita ketahui saat berdialog langsung dengan pengajarnya.
Oleh karena itu, solusi yang kita berikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang untuk segera mutasikan para guru ke daerah asalnya sesuai dengan alamat di KTP. Sehingga malasnya masuk mengajar dapat diminimalisir.
"Apabila sesuai alamat penempatan sudah penuh, dimutasikan ke sekolah terdekat. Jadi tidak ada alasan lagi guru malas mengajar.
http://equatorbengkayang.blogspot.com/search/label/BENGKAYANG.html