Bengkayang. Lokakarya Review Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten
Bengkayang, termasuk pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan dilaksanakan untuk refleksi terhadap capaian-capaian
program dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjutnya
Wakil Bupati Bengkayang, Agustinus Naon
mengatakan keberadaan PNPM P2KP di Kabupaten Bengkayang sangat dirasakan
masyarakat. PNPM P2KP telah membangun warga untuk ikut serta dan peduli pembangunan.
Akibatnya pembangunan yang dilakukan sangat berkualitas.
"Kita akan mendukung sepenuhnya program PNPM P2KP ini, terlebih dampak dari program yang dilaksanakan sangat dirasakan. Terkait angka kemiskinan di Kabupaten Bengkayang berkisar diangka 7 persen lebih, komitmen pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi angka kemiskinan,” terang kepada Equator ditemui diruang kerjanya,Rabu (21/3).
"Kita akan mendukung sepenuhnya program PNPM P2KP ini, terlebih dampak dari program yang dilaksanakan sangat dirasakan. Terkait angka kemiskinan di Kabupaten Bengkayang berkisar diangka 7 persen lebih, komitmen pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi angka kemiskinan,” terang kepada Equator ditemui diruang kerjanya,Rabu (21/3).
Berbagai setrategis telah dibuat dan
ditetapkan melalui rancangan pembangunan daerah baik jangkah pendek menengah
ataupun jangka penjang. Walaupun pelaksanaan program PNPM P2KP berupa Paket dan Reguler telah
berakhir 2012 ini, keberadaan BKM akan kita pertahankan dan akan kita
swadayakan untuk pembangunan berbasis masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BaPpeda) Kabupaten Bengkayang, Obaja menjelaskan setrategi penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang sistematis dan struktur dalam pencapaian target sasaran penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun.
"Perumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan semua aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat miskin di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang,” jelas Obaja.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BaPpeda) Kabupaten Bengkayang, Obaja menjelaskan setrategi penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang sistematis dan struktur dalam pencapaian target sasaran penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun.
"Perumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan semua aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat miskin di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang,” jelas Obaja.
Obaja menjelaskan ada empat setrategi penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Bengkayang,
yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,
meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin
keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta membentuk sinergi dan program
penganggulangan kemiskinan.
Kepala Satuan Kerja Non vertikal Tertentu
PBL Kalimantan Barat, Karyadi, mengatakan secara nasional, hingga saat ini PNPM
Mandiri Perkotaan telah dilaksanakan di 33 Provinsi, 268 Kabupaten/Kota, 1.153
Kecamatan dan 10.948 Kelurahan.
Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat, pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan mencakup 5 Kabupaten/Kota, 14 Kecamatan dan 88 Kelurahan. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang telah dikucurkan Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2003-2010 yaitu sebesar Rp.32,86 Milyar, terdiri dari APBN sebesar Rp. 22,29 Milyar dan APBD sebesar Rp. 10,57 Milyar, yang telah dimanfaatkan seluruhnya.
Sementara terkait dukungan pemerintah Kab/kota diProvinsi Kalimantan Barat dalam mengalokasikan DDUB untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2007 s/d 2010, perlu kami sampaikan bahwa kewajiban DDUB untuk semua Kab/Kota sebesar Rp. 6,095 Milyar dan telah dialokasikan sebesar Rp. 4,898 Milyar.
Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat, pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan mencakup 5 Kabupaten/Kota, 14 Kecamatan dan 88 Kelurahan. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang telah dikucurkan Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2003-2010 yaitu sebesar Rp.32,86 Milyar, terdiri dari APBN sebesar Rp. 22,29 Milyar dan APBD sebesar Rp. 10,57 Milyar, yang telah dimanfaatkan seluruhnya.
Sementara terkait dukungan pemerintah Kab/kota diProvinsi Kalimantan Barat dalam mengalokasikan DDUB untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2007 s/d 2010, perlu kami sampaikan bahwa kewajiban DDUB untuk semua Kab/Kota sebesar Rp. 6,095 Milyar dan telah dialokasikan sebesar Rp. 4,898 Milyar.
“Terdapat kekurangan sebesar Rp. 1,197 Milyar, dimana kekurangan terbesar
di Kota Pontianak yaitu Rp.1,46 Milyar. Kewajiban DDUB Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.
2,140 Milyar dan telah dialokasikan sebesar Rp. 3,49 Milyar. Dengan demikian
seluruh kebutuhan DDUB Kabupaten Bengkayang telah terpenuhi,” rinci Karyadi.
Khusus di Kabupaten Bengkayang, total dana
PAKET telah dikucurkan sebesar Rp.40,065 Milyar, yang bersumber dari APBN Rp.
14,585 Milyar dan alokasi sharing daerah yang berasal dari APBD sebesar
Rp.20,388 Milyar, serta swadaya masyarakat sebesar Rp.5,093 Milyar.
Sementara di tahun 2012 sesuai dengan surat Direktur PBL, Kabupaten Bengkayang teralokasikan dana BLM yang bersumber dari APBN sebesar 585 juta dan yang bersumber dari APBD 65 juta, sehingga total dana BLM TA 2012 untuk Kabupaten Bengkayang sebesar 650 juta. (cah)
Sementara di tahun 2012 sesuai dengan surat Direktur PBL, Kabupaten Bengkayang teralokasikan dana BLM yang bersumber dari APBN sebesar 585 juta dan yang bersumber dari APBD 65 juta, sehingga total dana BLM TA 2012 untuk Kabupaten Bengkayang sebesar 650 juta. (cah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar