Lima Fraksi DPRD Bengkayang Setuju Raperda Pertanggungjawaban APBD 2011

Bengkayang Beranda Kalbar-Bengkayang. Raperda Pertangungjawaban APBD 2011 masa persidangan ke empat mendengarkan pendapat akhir fraksi telah dilaksanakan. Kelima fraksi menerima Raperda tersebut. Adapun kelima tersebut ialah fraksi Partai PDI Perjuangan, Demokrat, Kebangsaan, Persatuan, dan Golkar. 

Suasana Sidang Paripurna Mendengar Pendapat Akhir Fraksi DPRD Bengkayang 

Suryadman Gidot, Bupati Bengkayang mengucapkan terima kasih terhadap pendapat akhir lima fraksi dimana saran dan kritikan mengenai Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bengkayang 2011 dan telah menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2011.

“Pandangan kita sama, tuntutan masyarakat ialah apa yang telah kita perbuat dan dilaksanakan. Sudah hampir dua tahun berjalan kepemimpinan kami dan sudah saatnya perlu di evaluasi,” ungkap Gidot ditemui di Runag Sidang DPRD Bengkayang, Selasa (11/7).

Gidot melanjutkan, apabila masih ada yang belum terlaksana, kita komitmen bersama-sama untuk melakukannya. Apabila perlu dilakukan penghematan, mari bersama-sama melakukan penghematan disegala bidang.

 2013 kita lakukan penghematan sehemat-hematnya. Sehingga dapat dinikmati dua sampai tiga tahun ke depan. Jangan hanya berbicara dan menulis saja tetapi tidak melakukan penghematan, itu sama juga bohong.

“Mohon dukungan penuh semua pihak, harus kita ubah apabila kita mengakui kita cinta Kabupaten Bengkayang, mengaku pemimpin, wakil rakyat. Ini harus kita lakukan,” tegas Gidot, kemarin.

Saran dan masukan kelima fraksi, ia meminta tolong untuk ditindaklanjuti oleh para SKPD. 2012 ini kewajiban kita bagaimana harus WDP.  

Robertus, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bengkayang meminta, APBD belanja langsung dan tidak langsung pada tahun 2013 harus 50:50 minimal belanja langsung 52 persen, tidak langsung 48 persen. 

Kami meminta kepada Bupati Bengkayang menindak tegas kepala SKPD yang tidak taat dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kurang lebih hampir dua tahun periode 2010-2015  Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang berjalan, tetapi hingga saat ini belum setetes pun aspal melekat di jalan menuju tiga kecamatan yang terisolir,” keluhnya.mengungkapkan,

Y Widodo, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bengkayang mengungkapkan, Raperda pertanggungjawaban APBD 2011 ini awal untuk menyusun anggaran perubahan APBD 2011. Oleh karena itu, ia meminta jadwal yang telah singkronisasi antara DPRD, dan Pemda Bengkayang, jangan ditunda-tunda lagi.

“Kita jangan berlarut-larut dalam kesibukan masing-masing. Apa yang telah diputuskan bersama mengenai jadwal sidang, jangan bepergian keluar daerah. Saya meminta kepada Bupati Bengkayang untuk menegaskan kepada SKPDnya jangan memberikan ijin keluar daerah dalam hal membahas anggaran perubahan APBD 2011,” pintanya.(cah)