Banyak Sumber PAD Bengkayang Yang Tak Tergarap

Bengkayang. selama 12 tahun Bengkayang menjadi kabupaten, tetapi PAD sangat minim sekali. Banyak sumber PAD yang belum digarap untuk mendongkrak pendapatan asli daerah BUmi Sebalo.

F Markim, anggota  DPRD Bengkayang mempertanyakan perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkayang apakah membayar pajak di pusat, provinsi atau kabupaten. Karena selama ini kita tidak mengetahui pihak perusahaan membayar pajak dimana.

“Apakah perusahaan sudah membayar pajak, hingga saat ini kita masih belum mengetahuinya. Seandainya mereka membayar 100 milyar dan kita mendapatkan 10 persen, kan sudah lumayan untuk PAD Kabupaten Bengkayang,” kata Markim, ditemui diruang kerjanya, Rabu (18/1).

Markim melanjutkan, apabila saat ini pola kemitraan yang dibangun oleh perusahaan perkebunan, ia mengindikasikan hal tersebut manipulative semuanya. Karena banyak fakta yang terjadi dilapangan jauh dari isi kerjasama tersebut.

Apabila perusahaan jujur membayar pajak di pusat, dan NPWP di Bengkayang maka Kementrian Keuangan menyatakan bagi hasil dari pajak 100 milyar maka Bengkayang mendapat 50 persen. Sudah berapa pemasukan yang kita dapat.

Ini kan masuk ke dana perimbangan, pajak bagi hasil namanya. Sehingga bertambah PAD kita. Tidak ada aturan NPWP di pusat atau dimana saja, yang terpenting domisili. Karena kementrian keuangan bagi hasil berdasarkan domisili.

“Lihat Jakarta, walaupun lahan perkebunan tidak ada tetapi mereka kaya dikarenaka NPWP perusahaan perkebunan banyak dibuat di Jkaarta bukan di daerah bersangkutan,” ucap nya.

Ditambahkan oleh Edy Mustari, anggota DPRD Bengkayang. selain pajak, IMB juga wajib kita tegaskan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten ini. hal ini demipendapatan asli daerah Bumi Sebalo.

“2011 ini 15 milyar PAD kita, apabila instansi terkait bekerjasama dengan Polisi pamong praja datang ke perusahaan atau jemput bola dalam hal pembuata IMB, saya yakin PAD kita bertambah,” kata legislator dari Daerah pemilihan dua ini, kemarin. (cah)