PT WKN Tak Penuhi Janji, Januari 2013 Warga Panen Sawit

Bengkayang Beranda Kalbar-Bappeda. Penantian masyarakat Desa Gersik, Kumba, dan Sentangau Jaya yang sejak 2000 lalu menagih janji pembagian kebun plasma akhirnya akan terwujud pada awal 2013. Masyarakat memberikan batas waktu kepada PT WKN anak perusahaan dari Ganda Group memenuhi janjinya pada 15 Januari 2013 mendatang.

Direktur PT WKN anak Perusahaan Ganda Group membaca berita acara pertemuan dengan masyarakat

Hamdan, warga Kecamatan Sanggau Ledo, salah satu pemilik sertifikat hak milik yang ditanami lahannya oleh PT WKN mengatakan, dirinya tetap menuntut haknya kepada pihak perusahaan.

“Kalau bukan diri kita yang menuntut hak kita yang telah diambil, siapa lagi. Asalkan tanah kita ada sertifikat atau SKT,” kata Hamdan yang juga Bendahara DPC Partai Gerindran Kabupaten Bengkayang ditemui di Bappeda Bengkayang, Rabu (19/12).

Apalagi sudah bertahun-tahun warga menunggu teralisasikannya kebun plasma kepada masyarakat. Hal ini tentunya perlu kita kawal sampai terealisasikan.

Dirinya menyambut baik niat PT WKN yang mau diajak duduk satu meja menyelesaikan permasalahan yang selama ini mengganjal.

Warga harus mengetahui kejelasan jumlah biaya pembangunan kebun plasma yang diebankan kepada masyarakat, termasuk biaya pengembalian kredit yang akan dibebankan pada masyarakat berdasarkan harga yang ditetapkan Dirjenbun RI.

“Kami meminta batas waktu penyelesaian permasalahan 15 Januari 2013. Apabila pihak perusahaan tidak menepati, maka masyarakat pemilik lahan akan mengambil sikap sesuai dengan perjanjian 15 Juni 2012 lalu. Kami akan ingklap dan panen sendiri sawit tersebut,” tegasnya.

Kili, Sekretaris Desa Sentangau Desa Kecamatan Seluas mengatakan, sejak tahun 2000 lalu PT WKN datang ke wilayahnya untuk melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit.

Selama tiga tahun pihak perusahaan tersebutet dan dilanjutkan pada 2005 lalu dengan  manajemen baru yang ada di PT WKN. Kini PT WKN sudah milik Ganda Group sama seperti PT Patiware dan PT SAM.

Sudah enam tahun mereka panen tetapi baru kali ini mau bekerjasama dan membagikan plasma kepada masyarakat.

“Masyarakat sudah lama menunggu pembagian plasma dengan PT WKN, kini warga meminta kepastian pembagian plasma kepada perusahaan karena selama ini hanya janji saja,” ungkapnya. (yopi)

Helmy Faishal Akan Serahkan 28 Unit Traktor

Bengkayang (Kalbar Times). Kementrian Pembangunan Daerah Tertingal Republik Indonesia benar-benar bekerja keras untuk kesejahteraan masyarakat tertinggal. Disela-sela kunjungan kerja Helmy Faishal ke Kabupaten Bengkayang, juga akan menyerahkan 28 unit traktor kepada kelompok masyarakat.

Petrus Diaz, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang mengatakan, memang benar besok Kementrian Pembangunan Daerah Tertingal Republik Indonesia, Helmy Faishal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkayang.

“Akan ada pertemuan di Pos Terpadu Dwikora Kecamatan Jagoi Babang sehari penuh,” beber Diaz kepada awak media ini via telepon seluler, Senin (17/12).

Kementrian Pembangunan Daerah Tertingal Republik Indonesia juga akan melakukan temu wicara dengan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Selain itu juga, Helmy Faishal akan memantau bantuan yang telah diberikan oleh Kementrian Pembangunan Daerah Tertingal Republik Indonesia kepada Kabupaten Bengkayang khususnya yang ada di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

“Tahun ini kita menerima bantuan dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertingal Republik Indonesia sebanyak 28 unit traktor dan di Pos Terpadu akan diserahkan langsung oleh  Helmy Faishal kepada kelompok tani disana,” tandasnya. (yopi)

Dinas Pertanian Bengkayang Siap Beli Gabah Petani

Bupati Bengkayang Panen Perdana Padi di Kecamatan Lumar

Bengkayang Beranda Kalbar-Bengkayang. Pemerintah pusat menginstruksikan kepada kabupaten/kota untuk memiliki cadangan pangan terutama beras. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang siap membeli beras atau gabah petani dengan sesuai dengan harga pasar.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang, Petrus Diaz mengatakan, sebenarnya Bumi Sebalo tidak perlu hadirnya beras miskin (Raskin, Red).

“Berhubung ini program, jadi kita tidak dapat memaksa,” ungkap Diaz kepada awak media ini ditemui diruang kerjanya, belum lama ini.

Ia melanjutkan, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang tetap berusaha macam mana caranya petani memproduksi beras sebanyak mungkin.

Dengan petnai banyak memproduksi beras, pihaknya sangat bersyukur dan tidak perlu repot-repot membeli beras ke luar kabupaten karena dapat membeli gabah atau beras petani.

“Kami siap membeli gabah atau beras petani, mengenai harganya sesuaikan dengan harga pasar,” beber Diaz, kemarin.

Untuk harga gabah, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang, membeli gabah dari petani sebesar Rp 3000 per kilogram.

"Warga Kabupaten Bengkayang pada masing-masing  rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri dan tidak tergantung situasi di luar, karena beras akan jadi komoditi yang dapat jadi kerawanan dan dipolitisir orang,” harapnya.

Saat Diaz turun dilapangan dan bertatap muka dengan petani, ia selalu memberikan penyuluhan dan pandangan kepada petani akan pentingnya stok padi sampai setahun.

Hal ini dianggap wajar, karena selain itu merupakan tupoksinya juga mengantisipasi kerawanan akan pangan dengan iklim global yang saat ini tidak menentu.

“Walau punya uang, belum tentu orang mau jual berasnya karena masing-masing untuk cadangan.” Katanya.

Diaz meneruskan, pangan ke depan jadi ancaman suatu negara. Oleh karena itu, mulai saat ini harus disiapkan sedini mungkin. (yopi)

Bengkayang Dapat Bantuan Tracktor Dari KPDT dan Dana Kontigensi

Petrus Diaz Memperlihatkan traktor mini bantuan dari pemerintah pusat

Bengkayang Beranda Kalbar-Bengkayang. Sungguh sangat beruntung bagi Kabupaten Bengkayang terutama petani. Karena pemerintah pusat saat ini gencar-gencarnya memberikan bantuan untuk ketahanan pangan. Isu yang akan mengancam ketahanan pangan dunia pada massa mendatang, membuat pemerintah pusat cepat dan aktif melakukan antisipasi terlebih dahulu dengan cara memberikan bantuan traktor.

Petrus Diaz, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang mengatakan, pemerintah pusat tidak main-main dalam mengantisipasi kelangkaan pangan yang akan terjadi beberapa waktu akan datang.

“Untuk ketahanan swadaya pangan yang ada di Kabupaten Bengkayang, pemerintah pusat melalui APBN memberikan bantuan dana kontigensi sebanyak 160 unit traktor,” beber Diaz kepada awak media ini ditemui diruang kerjanya, Jumat (23/12).

Selain itu, Diaz melanjutkan, Kabupaten Bengkayang juga menerima bantuan traktor dari KPDT sebanyak 28 unit.

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang juga melalui dana DAK(Dana Alokasi Khusus, Red)  atau DAU (Dana Aloaksi Umum, Red) membeli 10 unit traktor.

“Traktor tersebut ada yang sudah dirakit dan masih banyak yang belum dirakit,” ungkap Diaz, kemarin.

Ia mengungkapkan, sangat bersyukur atas kepedulian pemerintah pusat untuk membantu ketahan pangan terutama dalam pengadaan traktor kepada Kabupaten Bengkayang. (yopi)

Mari Sukseskan PORKAB Bengkayang Pertama

Ir Martinsu Khiu

Bengkayang Beranda Kalbar-Bengkayang. PORKAB (Pekan Olahraga Kabupaten) Bengkayang ialah salah satu agenda rutin KONI Kabupaten Bengkayang.

Ketua Umum PORKAB Bengkayang ke-I, Drs Kristianus Anyim Msi melalui Ketua Hariannya, Ir Martinus Khiu mengatakan, tujuan kegiatan ini ialah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat terutama bagi pecinta olahraga yang ada di Bumi Sebalo.

“Ini sebagai upaya untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat,” kata Khiu kepada awak media ini ditemui di Sekretariat KONI Bengkayang jalan Sanggau Ledo, Jumat (23/11).

Khiu yang juga sebagai Ketua Umum KONI Bengkayang ini melanjutkan, PORKAB ini juga untuk memupuk rasa semangat kekeluargaan bagi pecinta olahraga yang ada di Bumi Sebalo.

Ia berharap legislatif, eksekutif, para pengurus cabang olahraga yang berada dibawah naungan KONI Kabupaten Bengkayang serta masyarakat Bumi Sebalo untuk mendukung kegiatan ini sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. (yopi)

LH Bengkayang Kantongi 87 Dokumen

Heru Pujiono, SKM, MKM

Bengkayang Beranda Kalbar-Bengkayang. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Red) merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL ialah  aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Dokumen AMDAL terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup),

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL Heru Pujiono SKM, MKM, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang mengatakan, Bumi Sebalo belum mempunyai lisensi atau wewenang mengneai Amdal, semuanya dibahas di Provinsi Kalbar. Setiap perusahaan harus memiliki Surat Keputusan Gubernur Kalbar mengenai Amdal.

“Sebanyak 87 dokumen pengelolaan yang ada datanya di kami, baik itu berupa Amdal, UKL-UPL, DPPL, dan SPPL,” beber Heru kepada awak media ini ditemui diruang kerjanya, Kamis (22/11).

Ia melanjutkan, Amdal, UKL-UPL, DPPL, dan SPPL serta DPLH ada yang dari perusahaan maupun pribadi. Untuk Amdal, sebanyak 27 perusahaan baik itu yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pertambangan, pemanfaatan Riam Marum untuk air minum, jaringan SUTT Singkawang-Bengkayang dan Bengkayang-Ngabang, Sutet G1 Bengkayang, PLTU, maupun HTI.

Sedangkan untuk UKL-UPL, di Kabupaten Bengkayang sebanyak 28 dokumen untuk bidang usaha pertambangan, Listrik Tenaga Minihidro, SPBU, objek wisata, perkebunan kelapa sawit, unit pengolahan AMDK, dan PLTU.

Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang memiliki data untuk DPPL  sebanyak tujuh dokumen. Untuk SPPL sebanyak 23 dokumen. Dan satu dokumen DPLH. (yopi)

Karena Bisnis, Beras Malaysia Ada di Pasar Bengkayang

Bengkayang Beranda Kalbar-Pertanian Bengkayang. Sudah lama beras asal Malaysia beredar di pasaran Kabupaten Bengkayang. Terkait dengan hal tersebut, awak media langsung menemui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang untuk mempertanyakan hal tersebut.

Petrus Diaz, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang mengatakan, beras asal Malaysia yang di jual di pasaran terutama di ibu kota Bumi Sebalo dikarenakan bisnis.

salah satu beras Malaysia

Tetapi bukan berarti Kabupaten Bengkayang kekurangan beras sehingga beredarnya beras asal negeri jiran tersebut.

“Apabila sudah berbau bisnis, itu bukan ranah saya tetapi sudah ranah Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkayang,” tegas Diaz kepada awak media ini ditemui diruang kerjanya, Selasa (20/11).

Mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang ini melanjutkan, pihaknya hanya berpikir macam mana caranya memproduksi beras sebanyak mungkin.

Era terbuka saat ini, sulit mau batasi orang. Batas wilayah tidak di batasi orang untuk melakukan bisnis.

“Orang boleh jual kemana saja. Ditambah masyarakat kita gengsi dengan beras produksi sendiri padahal produksi beras di Kabupaten Bengkayang melimpah,” tandasnya. (yopi)

KPU Bengkayang Gelar Evaluasi Pilub Kalbar Bersama PPK

Salah satu PPK menyampaikan permasalahan dan rekomendasi yang harus dilakukan KPU Bengkayang

Bengkayang Beranda Kalbar-Bengkayang. KPU Bengkayang menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2012. Kegiatan berlangsung selama dua hari (19-20/11) di Cafe Crown Bengkayang.

Evi flavia, S.Pd MSc, Ketua Kelompok Kerja Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pilgub Kalbar tahun 2012 KPU Kabupaten Bengkayang mengatakan, kegiatan ini dihadiri oleh ketua, sekretaris dan bendahara PPK se Kabupaten Bengkayang sebagai peserta.

"Kegiatan ini dimaksud untuk melihat efisiensi pelaksanaan Pilgub Kalbar 2012 ditingkat KPU Kabupaten Bengkayang dan panitia edhoc," terang Evi kepada awak media ini temui di Cafe Crown Jalan Sanggau Ledo, Selasa (20/11).

Ia melanjutkan, kegiatan ini juga melihat permasalahan permasalahan yang muncul selama penyelenggaraan Pilgub Kalbar 2012 lalu. Pihaknya meminta masukan dan saran dari peserta kegiatan sebagai pemecahan masalah.

"Kekurangan yang terjadi pada saat ini dapat diantisipasi saat pelaksanaan Pilgub mendatang atau Pileg yang tidak lama lagi berjalan," jelasnya.

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilgub Kalbar 2012 ini akan dilakukan ditingkat provinsi. Dengan ada masukan dari bawah, KPU Bengkayang akan mengetahui permasalahan, sehingga penyelenggaraan Pilgub Kalbar mendatang dapat diperbaiki.

Evi menjelaskan, semua tahapan Pilgub Kalbar 2012 yang dilaksanakan ditingkat kabupaten seperti pembentukan panita et hoc (pembentukkan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP), Data pemilih, sosialisasi dan kampanye, distribusi logistik serta penghitungan dan  pemungutan suara

Eddy A, SH, Ketua KPU Bengkayang menjelaskan, hasilnya kita temukan masalah bagaimana penyelesaiannya kemudian dan apa yang menjadi rekomendasikan untuk pemilu ke depan.

“Semua masukan dan saran dari PPK, kita tampung dan akan dilakukan rapat intern KPU Bengkayang. Kemudian akan kami sampaikan kepada KPU Kalbar yang direncanakan akan dilaksanakan pada 4-6 Desember mendatang,” tegasnya. (yopi)

Kemendagri Bangun Aula Pertemuan di Jagoi Babang

Pembangunan Aula Perbatasan

Bengkayang (Kalbar Times). Pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri dengan dana PUM (Pemerintahan Umum, Red) membangun aula pertemuan masyarakat perbatasan yang ada di Kecamatan Jagoi Babang.

Dodorikus AP, Plt Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkayang melalui, Sonny Liston, Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan mengungkapkan, pembangunan rumah 100 unit bukan tupoksi mereka, BPP hanya memfasilitasi dan menyiapkan lahannya saja sedangkan tender dan lainnya bukan wewenang mereka.

“100 unit rumah yang dibangun di Kecamatan Jagoi Babang merupakan proyek dari Kemenpera, Pemda Bengkayang hanya menyiapkan lahannya. Untuk mengetahui lebih jelas luas tanah untuk pembangunan tersebut, silakan menghubungi Tapem Setda Kabupaten Bengkayang,” terang Sonny kepada awak media ini ditemui diruang kerjanya, Senin (12/11).

Sonny melanjutkan, untuk pembangunan Aula BPP yang berada di di belakang Pos Bersama Kecamatan Jagoi Babang, merupakan dana dari PUM (Pemerintahan Umum, Red) Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri, Red).

“Aula tersebut dibangun seluas 336 meter persegi dan tingginya 11,72 meter dengan dana Rp 813,313 juta,” beber Sonny, kemarin.

Sonny menjelaskan, aula ini dibangun untuk memudahkan masyarakat dan instansi yang ada di kawasan perbatasan terutama di Kecamatan Jagoi Babang.

“Pemda Bengkayang berterima kasih kepada Kemendagri karena ada PUM ini. Ini sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah pusat memperhatikan pembangunan diwilayah perbatasan,” ungkapnya.

BPP Bengkayang saat ini sudah dapat memberi kemajuan kepada pembangunan perbatasan dan ini merupakan bukti manfaatnya ada BPP di Bumi Sebalo.

“SKPD lain jangan diam tetapi sama-sama membangun kawasan perbatasan terutama yang ada di Bumi Sebalo, tetapi harus pro aktif. Kami hanya sebagai motornya,” harap Sonny. (yopi)

  

Warga Bengkayang Sadar Urus IMB dan IGK

Yan

Yan: Kita transparan dengan pendapatan yang kita peroleh, tidak ada yang harus ditutup tutupi

Bengkayang Beranda Kalbar-Bengkayang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkayang yang berasal dari retrebusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retrebusi Izin Gangguan Keamanan (IGK) telah melebihi target dari yang ditetapkan pada tahun 2012.

Dr Yan S Sos Msi, Plt Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bengkayang mengatakan, setelah melakukan penghitungan pada 31 Oktober 2012 lalu, pencapaian melebih target tersebut bukan hanya sepuluh atau dua puluh persen, melainkan lebih dari ratusan persen.

“Kita transparan dengan pendapatan yang kita peroleh, tidak ada yang harus ditutup tutupi,” tegas Yan kepada awak media ini ditemui diruang kerjanya, Senin (12/11).

Mantan Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkayang ini melanjutkan, sebagai bentuk transparansi publik, pendapatan dari retribusi IMB dan IGK disampaikan keberbagai pihak seperti eksekutif, legislatif termasuk juga kepada para media massa sebagai kontrol sosial.

Yan mengungkapkan, pada tahun 2012 ditargetkan pendapatan retrebusi dari IMB itu sebesar Rp 400 juta, tetapi setelah penghitungan per tanggal 31 Oktober 202 lalu, PAD (Pendapatan Asli Daerah, Red) dari IMB telah mencapai Rp 423.298.642,10.

Ia merincikan, PAD dari IMB 2007 lalu hanya terealisasikan sebesar Rp. 37.532.355, 2008 sebesar Rp 89.507.797, 2009 sebesar Rp 36.145.620, 2010 sebesa Rp 104.003.912, dan 2011 sebesar 225. 552.438.Samahalnya dengan IGK,  retrebusi dari izin gangguan keamanan yang kita peroleh hingga 31 Oktober telah mencapai Rp 102.679.938.

“IGK kita targetkan hanya sebesar Rp 20 juta, tetapi setelah dihitung per 31 Oktober 2012 melampaui target,” ungkapnya.

Yan memaparkan, tingginya retribusi dari IMB dan IGK ini terkait dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat. 

“Walaupun belum semua masyarakat sadar, tapi tingginya retrebusi ini setidaknya menjadi gambaran positif terkait adanya kesadaran masyarakat,” tandasnya. (yopi)

Tiga Hari KPU Bengkayang Verifikasi Faktual Pengurus Parpol

Eddy A, SH

Bengkayang Beranda Kalbar-KPU Bengkayang. KPU Bengkayang telah melaksanakan kegiatan penyampaian jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual pengurus partai politik yang ada di Bumi Sebalo.

“Dari 16 parpol, ada dua parpol yang tidak hadir yakni PBB dan PKPI. Padahal surat undangan sudah dikirim ke alamat parpol,” tegas Eddy A SH, Ketua KPU Bengkayang kepada awak media ini ditemui diruang kerjanya, Sabtu (3/11).

Eddy menjelaskan, berdasarkan petunjuk teknis verifikasi parpol calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tahun 2014.

Saat pelaksanaan verifikasi faktual di kantor parpol bersangkutan, KPU Bengkayang akan mendatangi dan mencocokkan susunan pengurus parpol yang terdiri dari unsur ketua, sekretaris dan bendahara mengenai kebenaran surat keputusan politik tentang pengurus di tingkat Kabupaten Bengkayang.

KPU Bengkayang juga akan lakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 30 persen di pengurus inti.

“Kita melihat dan mengecek betul atau tidak parpol memiliki kepengurusan perempuan mencapai 30 persen keterwakilannya, dan saat kami melakukan verifikasi faktual, keterwakilan perempuan tersebut harus dihadirkan,” terang Eddy, kemarin.

Selain itu, pengurus parpol harus menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) asli atau indentitas lain seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga).

Apabila dalam verifikasi faktual , petugas tidak bertemu dengan bersangkutan, KPU Bengkayang akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus parpol untuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan kepada KPU Bumi Sebalo sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap satu.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 15/2012 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 7/2012 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. 

Proses veripikasi faktual tahap satu ialah tanggal 30 oktober sampai 24 November 2012. Pemberitahuan hasil verifikasi faktual  kepengurusan dan keanggotaan pada tanggal 25-26 November 2012. Massa perbaikan pada tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2012.

“Verifikasi hasil perbaikan pada tanggal 4-17 Desember 2012. Penyusunan berita acara dijadwalkan tanggal 18-19 Desember 2012 sekaligus kami akan melaksanakan rapat pleno terbuka KPU Bengkayang,” beber Eddy, kemarin.

Adapun jadwal verifikasi faktual 16 parpol tersebut ialah tanggal 5 November 2012 KPU Bengkayang akan mendatangi kantor Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa pada pukul 10.00.

Selasa (6/11) KPU Bengkayang akan mendatangi kantor Partai Persatuan Pembangunan, Gerindra, Hanura, Partai Persatuan Nasional, dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru.

Dilanjutkan Rabu (7/11) ke Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Nasdem, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesa, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Demokrasi Pembaharuan. (yopi)

Kurang Personil, Karantina Ikan Minta Bantu TNI Libas

Dedi Mulyana

Bengkayang Beranda Kalbar-Jagoi Babang. Setelah puluhan tahun Indonesia merdeka, baru akhir-akhir ini pemerintah pusat lebih memperhatikan kawasan perbatasan. Sedikit demi sedikit mulai dibenahi walaupun masih dengan segala keterbatasan.

Dedi Mulyana, Penanggungjawab Wilayah Kerja Karantina Ikan di Jagoi Babang mengatakan, ia bertugas baru lima bulan di sini sejak Mei 2012 lalu.

“Hingga saat ini kami belum menemukan kasus sesuai dengan tugas dan fungsi saya disini,” terang Dedi kepada awak media ini ditemui di Pos Terpadu Jalan Dwikora Kecamatan Jagoi Babang, Selasa (6/11).

Dedi mengutarakan, hal ini selain berkat teman-teman dari instansi lain terutama TNI libas yang ketat menjaga beranda NKRI.

Selain itu, juga kekompakan mereka yang bertugas di daerah perbatasan serta aturan yang ketat penjagaan oleh tentara Malaysia, sehingga ikan tidak dapat dimasukkan ke wilayah Indonesia. Baru bulan Mei ada kantor Post Terpadu khusus karantina ikan, sedangkan kantor pusatnya di Entikong Kabupaten Sanggau karena keterbatasan personil sehingga di Jagoi Babang hanya dirinya sendiri yang bertugas.

"Kita dari pagi sampai pukul lima sore bertugas di sini. Apabila malam, TNI libas yang siap membantu mengawasi," ungkapnya.  (yopi)