Bengkayang. Kementrian Perumahan Rakyat RI saat ini
mendorong pembangunan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil khususnya di daerah
perbatasan. Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu dari lima kabupaten yang
ada di Kalbar berbatasan darat dengan Malaysia. Bumi Sebalo mengajukan 11,2
Milyar untuk membangunan rumah untuk PNS di wilayah tersebut. Hingga saat ini
masih menunggu keputusan dari pusat.
Suryadman Gidot, Bupati Bengkayang mengungkapkan, memang
benar Kemenpera sedang gencarnya mendorong kabupaten yang ada di wilayah
perbatasan untuk membangun perumahan untuk PNS yang bertugas di sana.
“Mengenai data berapa jumlah yang kita ajukan ke
Kemenpera, langsung saja ke Badan Pengelola Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkayang,”
kata Gidot kepada Equator ditemui diruang kerjanya, kemarin.
Dodorikus AP, Kepala Badan Pengelola Daerah Perbatasan
Kabupaten Bengkayang mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan
dari pusat mengenai pembangunan perumahan untuk PNS di wilayah perbatasan dari
Kemenpera Jakarta.
“Tahun ini kita ajukan sebanyak 160 unit dengan prediksi
satu unit harganya Rp 70 juta. Mudah-mudahan usulan kita dapat dipenuhi pusat,”
harap Dodorikus kepada Equator ditemui diruang kerjanya, Selasa (29/5).
Ia melanjutkan, saat pengajuan lokasi yang akan dibangun
ialah di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang, Desa Siding dan Desa Hli Bue Kecamatan
Siding. Untuk Kecamatan Siding, biaya angkut material yang sangat berat sekali.
Hal ini dikarenakan Kecamatan Siding merupakan salah satu
kecamatan yang terisolir di Kabupaten Bengkayang. Kendaraan roda empat belum
dapat menembus ke dua desa tersebut. Selama ini akses transportasi menuju kedua
desa tersebut dapat melalui darat dan air. Untuk darat hanya dapat dilalui oleh
kendaraan roda dua.
“Saat ini kami masih menunggu SK Penetapan dari pusat
berapa besar pagu dana dan jumah rumah yang akan dibangun,” ungkapnya.
Dodrikus mengakui, usulan yang ia ajukan kepada pusat
masih jauh dari harapan. Namun ia akan usulkan setiap tahunnya. Untuk 2012 ini,
pihaknya diperintahkan pusat untuk survey lokasi pembangunan perumahan untuk
PNS yang ada di daerah perbatasan.
2013 mendatang pembangunannya baru dilaksanakan. Namun
semuanya tergantung dengan pemerintah pusat, di kabupaten hanya menunggu.
Dodorikus membeberkan, pemerintah pusat yang akan menenderkan proyek tersebut.(cah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar